Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunggu sikap pemerintah dan DPR terkait pelaksanaan pemilu pada tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengaku sudah menerima aspirasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait pelaksanaan pemilu pada 2024 mendatang, namun eksekusinya harus menunggu sikap pemerintah-DPR terlebih dulu.
Hasyim menuturkan, efek DOB juga berdampak pada perubahan daerah pemilihan untuk pemilihan legislatif. Untuk itu, KPU akan membahas dampak DOB terhadap Pemilu dengan DPR untuk mengambil langkah revisi terhadap UU Pemilu agar dapat disesuaikan dengan penambahan DOB. Hasyim mengakui dengan adanya tiga DOB maka terjadi perubahan daerah pemilihan (dapil). Untuk mengakomodasi hak warga pada dapil-dapil baru tersebut tentunya membutuhkan payung hukum.
“KPU juga nanti akan membicarakan lebih lanjut dengan para pembentuk undang-undang dengan DPR dan pemerintah tentang bagaimana konsekuensi elektoral sehubungan dengan dibentuknya daerah otonomi baru di Papua dengan mekanisme revisi-revisi perubahan undang-undang atau apapun, supaya ada payung hukumnya untuk dilakukan pemilu maupun pilkada di Papua,” kata Hasyim, dalam konferensi pers, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Sementara aspirasi yang diterima KPU dari MRP terkait dengan konsekuensi elektoral dan kepemiluan pada tiga DOB itu. Namun usulan tersebut bergantung pada sikap pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang.
Menurutnya tahapan penataan dapil akan dilakukan pada Oktober 2022 hingga Februari 2023. Sebelum 2023 diharapkan sudah ada payung hukum untuk menetapkan dapil pada tiga DOB Papua.
“Sebelum Februari 2023 setidak-tidaknya sudah ada payung hukum untuk itu, supaya ada gambaran tentang dapil nya seperti apa dan kemudian kita akomodir dalam menyusun dan menata dapil,” jelasnya.
Dia juga berharap agar pemerintah dan DPR sudah memiliki keputusan terkait format pelaksanaan pemilu. “Nanti kalau sudah ada dapilnya, masuk pencalonan Mei 2023 sudah siap,” pungkasnya.
