Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku tak khawatir jika kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md menyiapkan kepala kepolisian daerah (Kapolda), untuk bersaksi di sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami tidak terlalu khawatir, karena wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 39 provinsi, harus menang itu kan setengah provinsi plus satu, Kapolda hanya di satu provinsi,” ucap Yusril di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).
Dia menegaskan akan sangat sulit membuktikan tuduhan kubu Ganjar-Mahfud terkait adanya kecurangan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) jika hanya mengandalkan kesaksian satu kapolda saja.
“Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam, pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 38 provinsi yang lain? Simpel,” tuturnya.
Salah-salah, kata Yusril, justru keterangan saksi bisa berbalik ke orang tersebut. “Nah bisa-bisa berbalik juga kesaksiannya. Kalau saya tidak terlalu khawatir dengan hal ini,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md Henry Yosodiningrat menyebut PDIP telah memiliki bukti dan saksi yang digulirkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia bahkan menyebut jika salah satu saksi merupakan kepala kepolisian daerah (Kapolda).
Mabes Polri juga sudah angkat bicara terkait rencana ini. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pihaknya selalu bersikap netral pada tahapan pesta demokrasi atau Pemilu 2024.
“Kami akan menyampaikan yang pertama adalah komitmen Polri. Polri patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan, yang merupakan amanat dan harapan seluruh masyarakat,” ujarnya di Bareskrim Polri, Rabu (13/3/2024).
