Peneliti kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, menyoroti kebijakan jual beli paket seragam di beberapa SMA di Tulungagung, Jawa Timur yang mencapai Rp2.360.000. Ia khawatir, kebijakan ini dapat memberikan tekanan pada siswa yang kurang mampu.
“Kebijakan seperti ini dapat menimbulkan trauma pada siswa yang tidak mampu membeli seragam,” kata Riko dalam wawancara dengan Inilah.com, Rabu (26/7/2023).
Riko memperhatikan bahwa seragam yang tidak dibeli langsung dari sekolah dapat menimbulkan perbedaan dalam hal warna, motif, dan aspek lainnya. Perbedaan ini bisa berujung pada perundungan oleh teman sebaya. “Siswa mungkin akan merasa malu bersekolah tanpa seragam,” ujarnya.
Menurut Riko, peraturan yang ada saat ini tidak cukup. Meski Permendikbud mengatur tentang bentuk, warna, jenis, dan jumlah seragam sekolah, fokus regulasi tersebut lebih ke fisik dan hanya bertujuan untuk menjaga identitas pelajar.
“Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam hal ini,” ujar Riko. “Peraturan yang ada sekarang tidak mengatur harga seragam dan mekanisme penyediaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.”
Riko menyarankan beberapa solusi yang dapat membantu mengurangi beban biaya seragam pada orang tua siswa. Pertama, mengurangi jumlah seragam dari empat menjadi dua atau tiga saja. Kedua, mencari harga yang ideal dan memberikan mekanisme pembayaran cicilan. Ketiga, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk penyediaan seragam melalui dana BOS atau lainnya, sehingga beban biaya tidak sepenuhnya ditanggung oleh orang tua siswa. Komite sekolah juga dapat berperan dengan memberikan donasi atau subsidi.
“Kebijakan harus mempertimbangkan kondisi lokal,” tutup Riko.
Vonita Betalia
