Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana menyebut ungkapan bacapres Ganjar Pranowo yang gelisah terhadap kondisi politik saat ini tak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai kontestan Pilpres 2024.
“Saya pikir pandangan Pak Ganjar sudah dalam posisi sebagai capres dalam sebuah pertarungan pilpres sehingga apapun pernyataannya, tentu dan pasti ada kaitannya dlm kontestasi pilpres dan berkaitan dgn kompetitornya,” terang Adit kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (12/11/2023).
Ia juga menilai wajar pula bila Ganjar ingin merendahkan calon lain, dalam hal ini Gibran Rakabuming Raka, melalui pernyataannya jelang Pilpres 2024.
“Dan dalam sebuah kompetisi pilpres, tentu pandangan untuk berhadap-hadapan atau men-down grade, calon tertentu menjadi sebuah hal yang biasa kita temui,” ucap Adit.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyoroti kondisi politik saat ini setelah keluarnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat sehingga dicopot dari Ketua MK. Ganjar mempertanyakan mengapa putusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat bisa lolos begitu saja.
“Saya tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan MKMK. Saya mencoba diam sejenak, saya merenungkan bangsa ini ke depan. Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK,” kata Ganjar melalui rekaman video yang diunggah di Instagramnya seperti dilihat, Sabtu (11/11/2023).
“Dari situ saya semakin gelisah dan terusik mengapa sebuah keputusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos, apa ada pertanggungjawabannya kepada negara,” lanjutnya.
Ganjar juga mempertanyakan mengapa putusan tersebut masih dijadikan landasan hukum dalam bernegara. Menurutnya, hal itu seperti cahaya yang menyilaukan dan menyakitkan mata.
“Mengapa keputusan dengan masalah etik, di mana etik menjadi landasan dari hukum, masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara. Mengapa hukum tampak begitu menyilaukan dan menyakitkan mata sehingga kita rakyat sulit sekali memahami cahayanya,” ujarnya.
