Pengelola kereta Cepat Whoosh akhirnya dapat bernapas lega karena biaya pembebasan lahan dapat teratasi. China Development Bank (CDB) mengucurkan utang kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar USD448 juta atau setara Rp6,99 triliun dengan kurs Rp15.626/USD.
Utang China ini akan digunakan untuk menutup cost overrun atau pembengkakan biaya pembebasan lahan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang akhirnya bernama Kereta Cepat Whoosh .
Dalam pernyataan resmi PT KAI kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan, utang yang dicairkan CDB itu dalam dua seri, yakni USD dan Yuan China. Pencairan dilakukan dalam dua seri, yakni pada 7 Februari 2024 untuk Fasilitas A dengan nominal USD230,9 juta atau setara Rp3,6 triliun.
Kedua, Fasilitas B sebesar 1,54 miliar Yuan China atau setara USD217 juta atau Rp3,3 triliun pada 5 Februari 2024. PT KAI meneruskan utang tersebut kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yakni konsorsium BUMN yang memiliki 60 peresn saham di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Konsorsium itu terdiri dari empat BUMN, yakni KAI, PT Wijaya Karya (Persero) tbk atau WIKA, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII. Dalam konsorsium itu, KAI menjadi pemegang saham mayoritas untuk menggarap proyek yang menghabiskan anggaran hampir Rp125 triliun tersebut. “Pencairan tersebut langsung diteruskan ke PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada tanggal 7 Februari 2024,” tulis keterangan tersebut, dikutip Selasa (13/2/2024).
Untuk nilai cost overrun proyek Kereta Cepat disepakati sebesar USD1,2 miliar atau setara Rp18,76 triliun. Pembengkakan biaya itu disebabkan adanya perbedaan biaya pembangunan kereta cepat di China dan Indonesia, yang berasal dari pembebasan lahan, biaya persinyalan dan sebagainya.
Utang dari SDB akan menjadi modal PT KAI. Pemerintah sebelumnya mengajukan pinjaman ke CDB senilai USD550 juta atau setara Rp8,3 triliun. Padalah pengajuan utang kepada CDB sudah diajukan sejak awal 2022 lalu. Alasannya, interest rate atau suku bunga yang diminta Indonesia tak sesuai dengan standar CDB, maka pencairan pun mangkrak.
Seperti diketahui, meski utangnya belum cair, Kementerian BUMN dan ADB sudah menyepakati beban bunga yang harus ditanggung konsorsium BUMN tersebut sudah dilakukan pada Oktober 2023 lalu, sebesar 3,7 persen hingga 3,8 persen.
Beban bunga tersebut diungkap Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo. “Saya lupa angkanya tapi saya pernah bilang angkanya 3,7-3,8% kan,” kata pria yang akrab disapa Tiko di Jakarta, Rabu (1/11/2024).
Tiko menjelaskan bunga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan treasury yield Amerika Serikat yang sebesar 5,25 persen. Adapun tenor yang diberikan mencapai 35 tahun.
