Tren surplus anggaran dalam pengelolaan APBN 2023 berakhir di bulan Oktober yang mengalami defisit sebesar Rp700 miliar, setara 0,003 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit terjadi lantaran kinerja pendapatan negara lebih rendah dari realisasi belanja. “Postur APBN sudah mulai defisit sebesar Rp700 miliar atau 0,003 persen dari PDB. Namun dari sisi keseimbangan primer surplus Rp365,4 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bulan Oktober 2023, Jumat (24/11/2023).
Sementara realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.240,8 triliun. Dana belanja itu setara 73,2 persen dari alokasi pagu anggaran belanja.
“Ini artinya belanja negara dari tahun lalu turun 4,7 persen. Oleh karena itu kita akan menjaga pelaksanaan APBN, terutama menjelang akhir dari tahun anggaran 2023,” ungkap Sri Mulyani.
Sementara itu, menkeu mengakui realisasi belanja anggaran bulan Oktober masih rendah. Menkeu pun mendorong kementerian/lembaga untuk mempercepat realisasi belanja.
“Ini lah penting pada November dan Desember ini belanja Kementerian/Lembaga dan belanja non K/L akan semakin disisir untuk dilihat apakah mereka bisa merealisir alokasi yang sudah dipagukan di dalam APBN,” ujarnya
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2023 sebesar Rp2.240,8 triliun, setara 73,2% dari alokasi pagu anggaran belanja. Serapan itu mengalami penurunan 4,7% dibanding periode yang sama pada 2022.
Realisasi belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat yang tercatat Rp1.572,2 triliun, setara 70% dari pagu anggaran, lebih rendah 5,6% dari realisasi di Oktober 2022. Adapun belanja pemerintah pusat itu berasal dari belanja K/L sebesar Rp768,7 triliun, atau 76,8% dari pagu anggaran.
Belanja K/L tersebut merupakan realisasi dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja non K/L baru mencapai Rp803,6 triliun, atau 64,5% dari pagu tersedia. Itu utamanya dibelanjakan untuk subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program kartu prakerja, dan subsidi pupuk.
