Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis turut menyoroti kasus relawan Ganjar-Mahfud, yang tewas dianiaya oleh oknum TNI.
“Kami menilai, tindakan kekerasan oleh anggota TNI merupakan tindakan kesewenang-wenangan hukum (above the law) yang brutal. Karena penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas itu merupakan tugas kepolisian atau dinas perhubungan, bukan TNI,” terang Gufron, Minggu (31/12/2023).
“Selain itu, korban adalah massa politik yang sedang berkampanye politik, maka seharusnya dianggap sebagai dugaan pelanggaran yang masuk ranah penindakan Bawaslu,” lanjutnya.
Ia menyatakan bahwa tindakan main hakim sendiri ini, tentu tak dapat dibenarkan dan seharusnya diberi penindakan yang tegas dari institusi yang bersangkutan.
“Terlebih saat ini merupakan momentum kampanye politik dan penganiayaan oleh Anggota TNI tersebut dilakukan terhadap salah satu relawan capres/cawapres. Hal itu tentu dapat menyulut prasangka ketidaknetralan TNI dalam Pemilu,” ujarnya.
Terlebih lagi Komisi I DPR, kata dia, sudah membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas netralitas TNI ini sehingga memahami kontekstualitas politik.
“Kami menyesalkan rendahnya kepekaan dari para pelaku penganiayaan tersebut terhadap konteks masa kampanye politik, dan akibat tindakan mereka seharusnya disadari dapat mencederai netralitas TNI,” jelas Gufron.
“Seharusnya para anggota TNI tersebut melaporkan dugaan pelanggaran lalu lintas ketertiban kampanye Pemilu dilaporkan ke Bawaslu. Bukan main hakim sendiri,” sambungnya.
Oleh karena itu, perlu bagi oknum yang terlibat dilakukan peradilan umum.
“Terlebih ketika penganiayaan anggota TNI itu dilakukan kepada relawan pendukung paslon yang tentunya, dapat mencerminkan ketidaknetralan TNI dalam menyikapi perbedaan politik yang ada di masyarakat,” ujarnya.
Pascakejadian ini, Gufron mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI dapat mengevaluasi Panglima TNI dan KSAD.
“Copot Panglima TNI dan KSAD yang gagal mengontrol anggota sehingga terjadi penganiayaan, dan gagal menjaga citra TNI untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024,” pungkas Gufron.
