Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengaku manut alias mengikuti aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengenai penggunaan singkatan dan kata asing dalam debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Kalau sudah diatur, kami akan konsekuen,” kata Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan saat ditemui awak media di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
Arief mengemukakan hal itu seiring langkah KPU RI mengevaluasi penggunaan singkatan dan kata asing dalam debat pilpres.
Menurut Arief, penggunaan istilah asing dan singkatan saat debat kedua Pilpres 2024 pada Jumat (22/12/2023), merupakan strategi yang dilakukan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.
Arief menyebut, aksi Gibran melontarkan singkatan dan kata asing saat debat cawapres pekan lalu karena tidak adanya regulasi dari KPU yang mengatur penggunaan kedua hal tersebut dalam debat.
“Kalau sebelumnya kan belum diatur jadi itu bagian dari strategi ya, kalau sudah diatur ya kita ikuti,” kata Arief melanjutkan.
Diketahui, dalam debat kedua Pilpres 2024, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanyakan istilah State of the Global Islamic Economy (SGIE) kepada cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Namun pertanyaan tersebut tidak mendapat jawaban dari Muhaimin Iskandar.
Sementara itu, anggota KPU RI August Mellaz mengemukakan institusinya akan mengoptimalkan peran moderator pada debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu (7/1/2023).
Awalnya, dia mengatakan, peran moderator secara prinsip tak mengalami perubahan. Sebab, moderator tetap mengatur alur hingga membacakan pertanyaan yang telah disusun panelis.
“Tetapi pola pembagian peran dari moderator untuk yang pelaksanaan debat kedua kemarin, kami nilai dianggap cukup optimal,” ujar Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (27/12/2023).
Meski begitu, dia mengakui ada satu preseden yang belum dijangkau KPU, seperti sebuah singkatan yang membingungkan salah satu cawapres.
Oleh karena itu, Mellaz menegaskan, KPU akan mengoptimalkan peran moderator agar menjalankan fungsinya. Tak hanya itu, KPU pun akan meminta bantuan dari liaison officer (LO) setiap pasangan capres-cawapres untuk melakukan briefing atau arahan terkait hal tersebut.
