Nampaknya, Presiden Jokowi harus lebih sabar karena belum terlihat investor berbondong-bondong masuk ke megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).
Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Mareta Sari mengatakan, belum terlihat adanya investor asing berkelas masuk ke IKN Nusantara.
“Kami menilai proyek IKN ini seperti kejar tayang. Khususnya bagaimana menggaet investor masuk ke IKN. Sudah ada target yang serba dadakan, misalnya Juli, Jokowi akan berkantor di IKN. Dan, Agustus upacara negara. Tentu saja, termasuk target investor masuk,” kata Eta, sapaan akrabnya, dikutip Sabtu (16/3/2024).
Terkait investasi di IKN, masih kata Eta, ada 2 investor namun belum jelas informasi. “Mereka berasal dari AS dan Belanda. Informasinya yang Belanda terkait pembangunan infrastruktur air. Mereka sifatnya hanya sebagai konsultan saja. Mungkin karena progress IKN belum bisa meyakinkan investor, masih sebatas pemasangan tiang pancang, wajar jika mereka enggan masuk,” kata Eta.
Ironisnya, kata Eta, pihak Otoritas IKN atau OIKN mulai coba-coba mengusir warga. Cara ini jelas pelanggaran HAM. Saat ini, 200 warga Pamaluan, Sepaku, Kaltim. lahannya coba dirampas. Termasuk rumah yang sudah dibangun sebelum ada IKN, harus dibongkar. Hanya karena mereka tak bisa menunjukkan sertifikan hak milik (SHM) atas lahannya.
“Memang banyak yang tidak punya sertifikat. Misalnya, ketika mau diurus sudah tidak bisa lagi. Alasannya ada proyek IKN. Ada cerita lain, sudah urus SHM namun dikasih serfitikat pakai. Artinya, boleh pakai tapi tak boleh memiliki,” terangnya.
Sebagian warga Sepaku, kata Eta, hanya memiliki segel sebagai legalalitas atas lahannya. “Hanya segel, bukan SHM. Karena mereka sibuk bercocok tanam, tidak sempat urus sertifikat. Sempat ada program PTSL namun tidak optimal,” kata Eta.
Atas kejadian ini, kata Eta, muncul dugaan bahwa OIKN dipaksa siapkan lahan di IKN untuk dijual murah kepada investor. Mau tak mau, OIKN mengumpulkan lahan dengan berbagai cara.
Termasuk mengusir rakyat yang sudah tinggal puluhan tahun. Semuanya diterabas termasuk hak asasi manusia (HAM) yang seharusnya dihormati seluruh pihak.
Presiden Jokowi memberikan dua arahan dalam rapat internal di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Salah satunya, pembukaan lahan di IKN untuk dijual murah kepada para investor.
Tentu saja, tujuannya untuk percepatan investasi di IKN. Rencana Jokowi itu, disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono usai rapat internal tersebut.
Diketahui awal mula ide penjualan lahan di IKN kepada investor tersebut berasal dari Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi yang kemudian disetujui Jokowi. “Tadi saran dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, beli, jadi tanahnya dijual,” ujar Basuki.
Kemudian untuk harganya sendiri akan ditentukan oleh Otorita IKN (OIKN) selama tidak melanggar aturan. “Itu juga kalimatnya beliau, kerja cepat tapi tidak melanggar aturan,” tambah Basuki.
Selain menjual lahan IKN ke investor, arahan lain dari Jokowi adalah membentuk desk khusus guna mendengarkan keluh kesah atau pengaduan investor, serta menyiapkan penanggung jawab atau person in charge (PIC) yang akan berkomunikasi secara intens dengan investor.
