Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengatakan, penurunan stunting masuk agenda prioritas Presiden Jokowi. Tahun depan harus 14 Persen. Karena menyangkut masa depan generasi muda Indonesia.
“Masalah ini bukan sekedar persoalan pertumbuhan tinggi badan anak saja yang terhambat. Namun menyangkut masa depan generasi penerus. Ini menjadi tantangan berat kami,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR, Jakarta, Jumat (19/5/2023).
Sri Mulyani benar. Stunting dapat memicu rendahnya kemampuan anak-anak untuk belajar, berpotensi mengalami keterbelakangan mental. Yang paling riskan adalah memicu sejumlah penyakit kronis yang mengancam nyawa.
“Pemerintah juga berhasil menurunkan angka stunting dari 38 persen pada 2018, menjadi 21 persen (2022). Terus kita lanjutkan sesuai target sebesar 14 persen pada 2024,” papar Sri Mulyani.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, guna mengejar target prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun depan.
Untuk mengejar target stunting sebesar 14 persen pada 2024, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencanangkan penurunan stunting sebesar 3,8 persen, selama dua tahun berturut-turut.
Ini jelas bukan perkara mudah. Apalagi mengacu dari standar Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), prevalensi stunting suatu negara, minimal 20 persen.
Sedangkan angka stunting Indonesia pada 2022 masih di atas standar WHO, yakni 21,6 persen. Sehingga perlu kerja keras untuk menurunkannya. Salah satu cara Kemenkes untuk menggerus angka stunting adalah intervensi gizi untuk ibu sebelum serta saat hamil, dan intervensi di anak usia 6 bulan hingga 2 tahun.
Selain itu, Kementerian Agama (Kemenag) juga dilibatkan. Memastikan calon pengantin memeriksakan kesehatan dari sisi gizi, serta apakah pernah mengidap anemia sekitar tiga bulan sebelum menikah.
Bila pernah mengalami anemia atau kurang gizi, maka Kemenag akan mengeluarkan imbauan untuk menunda kehamilan, hingga pemeriksaan kesehatan memastikan gizi sang ibu, normal.
