Capres nomor urut 1, Ganjar Pranowo bakal mengadopsi program pelayanan berbasis inklusi untuk seluruh anak berkebutuhan khusus se-Indonesia jika terpilih sebagai orang nomor satu di Indonesia. Sehingga kaum difabel bisa mendapatkan ruang kesetaraan dan bisa lebih mandiri.
Hal itu disampaikan Ganjar saat mengunjungi Sanggar Inklusi Tunas Bangsa yang berada di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).
“Ini bisa diangkat dalam kebijakan nasional sehingga saya bayangkan kalau model Sukoharjo ini di seluruh Indonesia terjadi, maka cara kita melayani kawan-kawan atau keluarga yang di dalamnya ada anggota keluarga berkebutuhan khusus, maka mereka mendapatkan ruang, perhatian dan ada harapan ke depan bahwa anak ini akan mandiri,” ujar Ganjar.
Ganjar menyebutkan Kabupaten Sukoharjo menjadi satu-satunya daerah yang memiliki sanggar inklusi untuk anak berkebutuhan khusus di hampir seluruh kecamatannya.
“Saya kira di Indonesia mungkin baru di Sukoharjo yang di semua kecamatan ada fasilitas sanggar inklusi, mereka rutin tiap minggu memberikan treatment kepada mereka,” kata Ganjar.
Pelayanan yang diberikan untuk para anak berkebutuhan khusus antara lain terapi, kelas pengembangan, forum orang tua, program kemandirian, pemberdayaan ekonomi, pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan tambahan, outing class dan kerja sama dengan institusi perguruan tinggi.
Untuk mereka yang membutuhkan terapi dan pendampingan lebih lanjut, Pemkab Sukoharjo menyediakan tenaga medis untuk berkeliling di seluruh kecamatan agar bisa memaksimalkan pelayanan.
Ganjar pun mengaku bakal mengadopsi program serupa untuk diberlakukan di seluruh daerah se-Indonesia.
Sebelumnya, Ganjar memaparkan upaya pembangunan dengan terus merangkul seluruh kalangan termasuk kelompok disabilitas, sehingga sejalan dengan teori yang dikemukakan paslon Ganjar-Mahfud yakni no one left behind atau tidak ada seorang pun yang tertinggal.
Hal itu telah dilakukan Ganjar saat menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode. Ganjar menjalankan Musyawarah Pelaksanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan mengundang seluruh kalangan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasinya secara langsung di 35 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah.
