Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara menyebut setelah adanya intervensi dan cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2024, bukan tak mungkin bila hal ini juga bakal terjadi di Pilkada 2024 pada November nanti.
“Bagaimana cawe-cawe dan intervensi kalau dalam pilpres, kita lihatnya dilakukan oleh Presiden Jokowi yang sedang menjabat. Kemudian anaknya menjadi salah satu kandidat dalam pencalonan,” ujar Seira dalam diskusi bertajuk ‘Dampak Kecurangan Pemilu Presiden bagi Pilkada 2024’ di Rumah Belajar ICW, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).
“Dalam pilkada arti situasi itu lekat dengan maraknya petahana yang nanti akan mencalonkan diri,” sambungnya.
Terlebih trennya, lanjut dia, dari tahun ke tahun jumlah kandidat dalam pilkada yang memiliki afiliasi terhadap dinasti politik di daerah masing-masing, semakin meningkat.
“Bahkan pada 2005-2014 kandidat dalam pilkada dan punya afiliasi terhadap dinasti politik itu jumlahnya sekitar 59, kemudian digelaran pilkada berikutnya seperti di tahun 2015-2017, dan 2018 itu meningkat sampai dengan 86 kandidat,” ungkap Seira.
Kemudian, lanjut dia, pada 2020 jumlahnya juga meningkat secara drastis, yakni ada 124 kandidat yang punya afiliasi dinasti politik.
Seira menekankan petahana atau incumbent yang kembali mencalonkan diri juga berpotensi untuk menggunakan sumber daya milik pemerintah daerah (pemda) untuk menguntungkan dirinya pada kontestasi politik yang akan dilakukannya.
“Atau seandainya bukan orang yang bersangkutan, bisa saja power, jabatan ini digunakan untuk menentukan anggota keluarganya yang lain, yang nantinya akan berkontestasi pada pilkada,” kata Seira.
“Karena tidak jarang kita lihat, misalkan bapak atau ibunya mencalonkan diri di pilkada tingkat provinsi, anaknya ada di kabupaten yang lain,” tambah dia.
Jadi, tegas Seira, satu keluarga dengan berbagai relasi kekeluargaan dan hubungan perkawinan ataupun sedarah itu mencalonkan diri kembali.
