Co-captain Tim Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Sudirman Said buka suara tentang anggapan penggunaan hak angket DPR untuk mengusut kecurangan pemilu terlalu berlebihan dan berpontensi membuat gejolak.
Ia menilai gejolak tersebut sudah terjadi akibat tindakan-tindakan yang menabrak norma, menabrak kepatutan, serta menabrak hukum. Sudirman pun mengibaratkannya sebagai sebuah keluarga dengan satu anggotanya yang bertindak di luar kepatutan.
Dalam prosesnya penindakan atas penyelewengan dilakukan untuk mengetahui dasar tindakan itu dilakukan. Sudirman menyebut, anggapan terjadinya gejolak akibat hak angket sebagai kesesatan dalam berpikir. Karena hak angket digulirkan untuk mengetahui penyebab adanya tindak kecurangan.
“Jadi itu satu cara pandang yang salah pikir, sesat pikir menurut saya. Karena yang menjadi masalah kan penyebab dari munculnya inisiatif untuk menggunakan hak angket, bukan hak angketnya sendiri,” ungkapnya, Jumat (23/2/2024).
Menurut dia, digulirkannya hak angket justru untuk mencari kesimpulan baik dan buruk suatu tindakan. Menurutnya, hak angket mampu mencapai kestabilan.
“Bahwa hak angket malah bisa menjadi pintu kepada kestabilan politik, karena di sana akan diungkap mana yang benar mana yang salah, mana yang harus diberi sanksi dan sebagainya,” katanya.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menilai wacana untuk mendorong Hak Angket di DPR sebagai tindak lanjut dugaan kecurangan Pemilu 2024 adalah sikap yang berlebihan. Pasalnya jika memang terjadi kecurangan pihak yang dirugikan harus membuktikannya terlebih dahulu.
“Saya kira itu berlebihan. Tapi itu biasa, dalam politik ini selalu ada rumus, yang kalah selalu mengatakan ‘KPU curang, Bawaslu tidak tegas’. Kata pak Mahfud begitu kan, ‘setiap pemilu, setiap lima tahunan, yang kalah pasti menuduh curang, tidak tegas, sistematis, masif dan sebagainya’,” ujar Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid kepada wartawan, Kamis (22/2/2024).
Meski menilai wacana Hak Angket berlebihan, namun Nusron tetap akan menghormati sikap-sikap politik kubu Ganjar-Mahfud yang ingin mendorong hak tersebut.
