Di balik gembar-gembor pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp466 triliun, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut adanya potensi ketegangan sosial.
“Penelitian BRIN menyebut, ketegangan sosial sudah muncul di Kaltim (Kalimantan Timur) gara-gara IKN antara penduduk asli dengan pendatang, transmigran,” ujar Surya Tjandra, Juru Bicara Tim Nasiobal Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), dikutip dari YouTube, Kamis (21/12/2023).
Mantan Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) itu, mengatakan, konflik tersebut dipicu perbedaan harga tanah penduduk asli yang diberikan ganti rugi pemerintah, lebih murah ketimbang tanah milik pendatang.
Usut punya usut, harga tanah milik pendatang atau transmigran bisa lebih mahal, lantaran sudah dilengkapi dengan sertifikat. Sementara penduduk asli, belum mengurus surat-surat dari tanah mereka.
“Pendatang atau transmigran punya sertifikat, sedangkan penduduk asli enggak punya. Mungkin enggak diurus, enggak merasa perlu ‘kok tanah kami harganya rendah banget dibandingkan pendatang’,” kata Surya Tjandra.
Temuan BRIN yang Dewan Pengarahnya dipimpin Megawati itu, menurut Surya Tjandra, tidak bisa dipandang remeh. Perlu segera dicari jalan keluarnya agar tidak meledak gejolaknya.
“Ini sudah tegang, dan itu terasa, terus gimana nih? Kita tidak pernah diajak diskusi, enggak pernah dibuka. Laporan BRIN itu jelas tapi saya tidak pernah dengar ada pembahasan itu,” kata Surya Tjandra.
Saat ini, harga tanah bersertifikat di IKN Nusantara sekitar Rp1.000.000 per meter-persegi. Atau naik 400 persen ketimbang sebelumnya. Harga ini, masih bisa naik seiring kemajuan pembangunan di IKN Nusantara. Sedangkan tanah milik penduduk asli yang tidak bersertifikat dibanderol di kisaran Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per meter-persegi.
Masalah lain yang tak kalah seriusnya, kata Surya Tjandra, respons dari negeri tetangga yakni Malaysia. Ketika pembangunan IKN Nusantara dimulai, Malaysia membangun pertahanan ekstra di perbatasan Kalimantan. “Ketika masih rencana saja (IKN Nusantara), itu Malaysia di perbatasan sudah menyiapkan diri,” katanya.
Informasinya, lanjut Surya Tjandra, Malaysia akan terus menambah titik pertahanan di perbatasan Kalimantan, seiring pembangunan IKN Nusantara. “Ini juga harus kita hitung, artinya bisa punya efek ketegangan enggak secara bilateral,” ujarnya.
