Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah akan terus bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam menstabilkan harga barang kebutuhan pokok (bapok) agar masyarakat dapat memperolehnya dengan harga terjangkau.
Pengendalian harga bapok menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga inflasi sehingga masyarakat lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saat ini, sebagian komoditas bapok mengalami tren penurunan harga.
Hal tersebut disampaikan Mendag Zulhas dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023). Raker membahas stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, rafaksi minyak goreng, kinerja ekspor, dan isu-isu penting lainnya.
Raker dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Sedangkan Mendag Zulhas didampingi Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan para pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan.
“Pada 24 November 2023, harga bapok terpantau stabil. Bahkan, sebagian besar berada pada tren penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan bulan lalu dan minggu lalu. Ada komoditas yang naik harganya dibanding bulan lalu dan minggu lalu. Tentu kondisi ini menjadi perhatian kita bersama. Saya bersama jajaran Kemendag memastikan harga dapat kembali ke level yang terjangkau bagi masyarakat,” kata Mendag Zulhas.
Menteri yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebutkan, sejumlah komoditas yang naik harganya dibanding bulan lalu adalah cabai merah keriting yang naik 45,21 persen, cabai merah besar 49,93 persen, cabai rawit merah 35,09 persen, bawang merah 22,36 persen, dan gula pasir naik 7,71 persen.
Pada Oktober 2023, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,17 persen (M-to-M), inflasi volatile food sebesar 0,21 (M-to-M), serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,17 persen (M-to-M). Sementara itu bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, inflasi Oktober 2023 sebesar 2,56 persen (Y-on-Y) dibanding Oktober 2022 dan besaran inflasi tersebut masih dalam sasaran inflasi 2—4 persen.
Inflasi volatile food tercatat sebesar 5,54 persen (Y-on-Y) serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatatkan inflasi sebesar 5,33 persen (Y-on-Y).
“Saat ini Kemendag bekerja sama dengan dinas yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia terus memantau perkembangan ketersediaan dan harga bapok di 691 pasar rakyat yang tersebar di 503 kabupaten dan kota di 38 provinsi di Indonesia. Pemantauan bapok merupakan salah satu program prioritas Kemendag untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bapok dan menjaga nilai inflasi Indonesia di level yang telah ditargetkan,” kata Mendag Zulhas.
Terkait perkembangan proses pembayaran rafaksi minyak goreng, Mendag Zulhas mengatakan, saat ini Kemendag belum menyampaikan hasil verifikasi PT Sucofindo sebagai surveyor kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Oleh karena itu, BPDPKS belum dapat melaksanakan pembayaran. Ia menjelaskan, Kemendag berupaya menyelesaikan pembayaran rafaksi minyak goreng dengan kehati-hatian sehingga perlu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya.
Kemendag juga telah bersurat kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk meminta tanggapan. Kemendag pun sudah mengirimkan surat ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk hal yang sama.
“Kemendag mengedepankan prinsip kehati-hatian dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) melalui koordinasi dengan Jamdatun Kejaksaan Agung RI untuk meminta pendapat dan pendampingan hukum terkait isu hukum yang mungkin terjadi dalam pembayaran klaim. Kemendag juga telah bersurat kepada BPKP terkait reviu hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim selisih harga pembayaran minyak goreng,” kata Mendag Zulhas.
“Kemenko Polhukam merekomendasikan agar Kemendag mengangkat pembahasan rafaksi dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) tingkat menteri di Kementerian Koordinator Perekonomian,” lanjut orang nomor satu di Kementerian Perdagangan itu.
Terus Surplus
Sementara terkait ekspor Indonesia, Mendag Zulhas mengatakan, neraca perdagangan Indonesia masih terus melanjutkan tren surplus bulanan yang berlangsung sejak Mei 2020. Surplus perdagangan Indonesia masih berlanjut di tengah tantangan perdagangan yang semakin kompleks dan multidimensi seperti perang, isu lingkungan, pangan, energi, dan proteksi.
Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia periode Januari-Oktober 2023 surplus US$31,22 miliar. Surplus ini terdiri atas surplus nonmigas US$47,02 miliar dan defisit migas US$15,81 miliar.
“Meskipun tren surplus neraca perdagangan masih berlanjut hingga Oktober 2023, Indonesia perlu mewaspadai menipisnya surplus perdagangan seiring dengan melemahnya harga komoditas di pasar global dan perlambatan kinerja perdagangan serta perekonomian global dibanding tahun lalu,” ungkap Mendag.
Optimisme ekspor Indonesia juga ditandai dengan jumlah transaksi sementara penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) 2023 yang mencapai US$25,3 miliar. Capaian ini jauh melebihi target awal sebesar US$11 miliar dan catatan transaksi TEI 2022 sebesar US$15,83 miliar.
Mendag Zulhas juga menjelaskan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2023.
“Satuan tugas ini dibentuk untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional dan memperkuat neraca perdagangan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Mendag.
Sejumlah arahan yang diberikan Presiden Joko Widodo meliputi substitusi negara-negara utama tujuan ekspor dengan cara menggarap pasar baru; menggarap pasar nontradisional seperti India, ASEAN, dan Afrika; mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan khususnya antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU—CEPA) dan menjajaki CEPA Indonesia dengan India; meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia; memudahkan akses informasi peluang pasar ke eksportir; dan memaksimalkan peran perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.
Dalam raker tersebut, Aria Bima mengatakan bahwa Komisi VI DPR RI meminta Kemendag untuk mengawasi kenaikan harga bapok, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Termasuk harga gula pasir dan hortikultura khususnya beras, cabai, dan bawang merah yang mulai merangkak naik,” kata legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Terkait upaya meningkatkan ekspor, Aria menyampaikan, Komisi VI DPR RI meminta Kemendag untuk dapat meningkatkan daya saing, identifikasi potensi, dan memetakan produk-produk ekspor potensial Indonesia.
