Masih ingat penggalan lagu ‘Kegagalan Cinta’ yang kondang di 80’an, biasa dilantunkan Raja Dangdut, Rhoma Irama? ‘Kau yang mulai kau yang mengakhiri.’ Sepertinya, kalimat ini cocok menggambarkan standar ganda Presiden Jokowi dalam menjalankan hilirisasi mineral mentah.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UHM), Fahmy Radhi mengugat keberpihakan Jokowi kepada PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport). Lantaran, Jokowi memberikan relaksasi ekspor mineral logam untuk komoditas mentah tembaga, besi, timbal, atau seng sampai 31 Mei 2024. Padahal, izin ekspor Freeport berakhir pada Juni 2023.
Melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri yang diundangkan pada 9 Juni 2023, Freeport leluasa melakukan ekspor. Meski tak punya unit pengolahan dan pemurnian mineral mentah atau smelter, sesuai UU Mineral dan Batubara (Minerba). “Benar-benar anak emas si Freeport ini,” tegas Fahmy, Jakarta, Senin (26/6/2023).
Padahal, Presiden Jokowi adalah pemimpin yang mendorong terwujudnya nilai tambah atas komoditas mineral dan batubara di Indonesia. Sejak Januari 2020, Jokowi melarangan ekspor biji nikel. Tak perduli diadukan Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO). Walau akhirnya, WTO menyalahkan Indonesia, itu soal lain. “Jokowi justru semakin berani dan bernyali melanjutkan pelarangan ekspor seluruh hasil tambang dan mineral, tanpa hilirisasi, smelter di dalam negeri,” papar mantan anggota Satgas Reformasi Tata Kelola Migas itu.
Tujuan hilirisasi yang digagas Jokowi, menurut Fahmy, cukup mulia. Menaikkan nilai tambah dan membangun ekosistem industri terkait. Pasca pelarangan itu, Indonesia kebanjiran berkah. Nilai ekspor produk turunan nikel, melonjak 19 kali lipat, dari Rp17 triliun atau US$1,1 miliar pada 2017, menjadi Rp326 triliun atau US$20,9 miliar pada 2022.
“Demikian pula nilai tambah yang dihasilkan produk turunan bauksit, meningkatkan pendapatan negara dari Rp21 triliun pada 2017, menjadi sekitar Rp62 triliun pada akhir 2022. Jokowi semakin berani dan bernyali melanjutkan larangan ekspor seluruh bahan mentah hasil tambang dan mineral,” terang Fahmy.
Namun kini semuanya raib, karena keputusan Jokowi pula merelaksasi Freeport. Bak syair lagu Rhoma Irama tadi. Artinya, nyali Jokowi tak cukup kuat menghadapi Freeport McMoran. Sehingga muncul penundaan larangan ekspor mineral mentah kepada Freeport.
“Pemberian relaksasi ekskpor konsenterat itu menimbulkan diskriminasi terhadap pengusaha nikel dan bauksit yang selama ini sudah diwajibkan hilirisasi di smelter dalam negeri. Dampaknya, mereka akan menuntut relaksasi ekspor bahan mentah serupa,” ungkap Fahmy.
Jika pemerintah memenuhi tuntutan tersebut, kata Fahmy, nasib program hilirisasi bakal porak-poranda. Indikasinya sudah mulai kelihatan. Beberapa waktu lalu, KPK menemukan ekspor illegal bijih nikel sebanyak 5,3 juta ton ke China. Kejadiannya diduga berlangsung sejak 2020.
Iwan Purwantono
