Di tengah meningkatnya serangan siber yang bertujuan mengakses data pribadi untuk keuntungan finansial atau pengaruh politik, pentingnya enkripsi data sebagai lapisan perlindungan menjadi sangat krusial. Dugaan kebocoran data Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru ini menyoroti risiko besar yang dihadapi oleh informasi sensitif yang disimpan dan ditransfer secara digital.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menekankan bahwa kebocoran data KPU harus menjadi pelajaran berharga dalam memperkuat perlindungan sistem keamanan data.
“Kasus ini harus menjadi peringatan bagi penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan keamanan data,” ujar Budi Arie.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menjamin perlindungan data pribadi di Indonesia. Jika ada pelanggaran, sanksi yang diberikan diharapkan memberikan efek jera dan kompensasi yang layak bagi korban.
CEO PT Equnix Business Solutions, Julyanto Sutandang, mengatakan bahwa korporasi dan organisasi pemerintah perlu meningkatkan keamanan sistem IT untuk menjaga keamanan data pribadi.
“Penting bagi organisasi untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan data yang tepat, termasuk enkripsi data dengan manajemen kunci yang aman,” katanya dalam keterangan persnya, Rabu (6/12/2023).
Menurut Julyanto, untuk mencegah kebocoran data, organisasi perlu memperkuat tiga aspek: teknologi, tata kelola, dan tata laksana, serta penegakan kebijakan keamanan.
Inovasi Equnix dalam enkripsi data, Equnix Seamless Encryption (ESE) 11DB/Postgres, menawarkan perlindungan data yang komprehensif dan kecepatan enkripsi tercepat. ESE mampu mengenkripsi data baik dalam memori maupun dalam penyimpanan, menggunakan enkripsi AES-256 yang diakui secara global.
Fitur-fitur canggih ESE termasuk enkripsi numerik untuk aritmatika terenkripsi dan masking data untuk pertukaran informasi yang lebih aman.
Diluncurkan pada kuartal pertama 2024, ESE 11DB/Postgres akan tersedia untuk berbagai platform, menunjukkan komitmen Equnix dalam menyediakan solusi TI yang membantu korporasi mematuhi UU Perlindungan Data Pribadi 2022 di Indonesia.
“Era digital memerlukan sistem perlindungan data pribadi yang kuat sebagai prioritas utama bagi perusahaan dan organisasi pemerintah,” tutup Julyanto.
