Presiden Jokowi kembali mengingatkan kepala daerah jangan ugal-ugalan gunakan anggaran untuk rapat dan studi banding saja. Tapi manfaatkan untuk pembangunan sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang bermanfaat dan dapat dirasakan rakyat.
“Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah itu masa lalu, di masa depan jangan sampai itu terjadi lagi,” kata Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Dia meminta agar penyusunan program-program RKP harus sinkron atau sejalan antara agenda pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain adanya sinkronisasi, program dalam RKP juga harus berorientasi pada hasil yang memberi pendapatan ekonomi daerah.
Jokowi kembali menekankan bahwa APBD tidak disebar ke dinas-dinas, sehingga tidak memiliki skala prioritas terhadap program pembangunan yang jelas. “Anggaran diecer-ecer kepada dinas-dinas, semuanya diberi, enggak ada mana yang skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10 persen, semua diberi 10 persen, enggak jelas skala prioritasnya yang mana,” kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi berpesan agar program yang dijalankan tepat sasaran dan strategis, sehingga manfaat dari APBN dan APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya, anggaran pengentasan stunting yang diberikan melalui Puskesmas tidak boleh digunakan untuk pembelian pagar Puskesmas, atau keperluan lain.
“Anggaran untuk stunting untuk Puskesmas, diberikan ke Puskesmas jadinya pagar Puskesmas. Ada, jangan bilang enggak ada. Ada. Enggak ada hubungannya stunting sama pagar,” kata Jokowi.
