Pasangan calon (Paslon) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam salah satu program kerjanya (proker) mencanangkan pemberian bansos terhadap pensiunan ASN, TNI/Polri, mantan atlet termasuk program kesejahteraan bagi para lansia.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai program ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan APBN Indonesia.
“Kalau APBN-nya memadai sih bisa seperti itu, cuma sementara ini kita kan APBN-nya minim ditambal oleh utang, utang kita kan sudah Rp7.000 triliun, jadi saya rasa itu agak berat. Artinya apa? Implementasinya sulit, kalau (pemberian pensiun dan bansos) ini kan bukan hal baru,” kata Trubus kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Minggu (22/10/2023).
Sedangkan program AMIN yang diperuntukkan kepada Gen Z dan Millenial, yakni ingin menghadirkan 15 juta lapangan kerja baru, ditambang dukungan pemerintah bagi sandwich generation, juga dia nilai sama sulitnya karena kembali lagi pada APBN.
“Untuk sandwich generation sekarang kita sulit yang krisis sebenarnya lapangan pekerjaan. Jadi lapangan pekerjaan industri-industri itu yang bisa menyerap, kalau sekadar memberikan bantuan semuanya sangat tergantung pada anggaran,” tutur dia.
Hambatan lainnya, sambung Trubus, kebiasaan menaikkan UMP dan UMR setiap tahun, justru membuat industri berguguran. Terkait kenaikan UMP dan UMR ini, lanjut dia, seharusnya Indonesia bisa meniru Vietnam yang tidak menerapkan sistem dinaikkan setiap setahun sekali.
“Ini kan salah satu penyebabnya karena pemerintah terlalu politis untuk menaikkan UMR UMP itu yang jadi masalah, akhirnya tidak semua pelaku usaha mampu sehingga banyak investor yang ke Malaysia, Vietnam. Indonesia tidak banyak datang. Kereta cepat saja kita pakai APBN. Jadi semuanya kita cuma pada tataran politis saja,” ujarnya.
Lalu program kedua yang menurut Trubus juga agak berat untuk diimplementasikan, berkaitan dengan keinginan AMIN terkait pembangunan kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi dan berkeadilan, termasuk menyediakan minimal 2 juta hunian terjangkau dekat pusat kota.
“Sulit kalau ini, agak berat tantangannya apalagi jabatan cuma lima tahun. Kalau untuk sampai ke sana rumah murah berkeadilan, karena sebelumnya sudah pernah dicoba tapi gagal terus, karena kan rumah-rumah ini kan terkait dengan pengadaan tanah dan materialnya, bahan bangunannya mahal kan naik terus,” jelasnya.
Ia menyebut program ini dapat dikatakan kurang realistis, namun cukup ideal karena sudah pernah dilaksanakan oleh pemerintah sebelum-sebelumnya. Seperti dahulu saat ada kementerian perumahan rakyat yang kini sudah dihapuskan.
“Di Jakarta kebijakan rumah DP 0 rupiah saja tidak ada hari ini, tidak jalan akhirnya tidak terjangkau bagi rakyat miskin. Artinya masyarakat dengan pendapatan rendah itu tidak bisa membeli karena harganya mahal, karena subsidi pemerintah itu terlalu besar juga akhirnya kebijakan itu tidak realistis,” tutur Trubus.
Diketahui, visi pasangan AMIN diterjemahkan ke dalam delapan misi yang diberi nama ‘8 Jalan Perubahan’. Dari sejumlah tersebut, setidaknya dua di antaranya berkaitan dengan persoalan ekonomi.
Misi pertama, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air
Kemudian misi kedua adalah mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global.
