Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD berani menjamin tak akan ada lagi isu penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode. Menurut dia, isu tersebut sudah usang lantaran pemerintah berhasil memastikan tahapan Pemilu 2024 saat ini dan ke depannya sesuai kalender konstitusi.
“Jika terdapat penundaan pemilu ataupun perpanjangan periode pemimpin sebelumnya akan menimbulkan implikasi yang sangat berat bagi konstitusi,” kata Mahfud dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu secara secara daring melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Dia menjelaskan, apabila hal semacam itu terjadi, maka berpeluang menimbulkan kekisruhan terkait kehidupan berpolitik di Tanah Air. Padahal, ujar Mahfud, pemilu adalah implementasi yang paling penting di dalam demokrasi.
“Implementasi penting itu untuk mejamin penggunaan hak konstitusional setiap warga negara untuk menggunakan hak-haknya di dalam kehidupan bernegara,” jelas Mahfud.
Untuk itu, ia mengimbau semua pihak mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran yang bisa menodai pelaksanaan pemilu dengan menegakkan Gakkumdu.
“Perangkat hukum kita menentukan perlunya ada Gakkumdu. Mengapa? Gakkumdu dan instrumen hak hukum lain diperlukan dalam pelaksaan pemilu,” katanya
Reyhaanah Asya
