Korea Utara menolak untuk menerima bantuan asing di tengah krisis. Menumbuhkan ekonomi dengan menerima bantuan asing sama dengan makan permen beracun, demikian menurut pendapat mereka.
Pernyataan itu muncul dalam laporan harian Partai Buruh Korea, Rodong Sinmun, pada Rabu (22/2/2023). Melalui tulisan itu, partai berkuasa memperingatkan agar tak menerima bantuan ekonomi dari imperialis alias negara Barat.
Rodong Sinmun menuliskan bahwa Barat kerap menggunakan bantuan sebagai ‘jebakan untuk menjarah dan menaklukkan’ negara penerima dan mengganggu politik internalnya.
“Salah jika mencoba meningkatkan ekonomi dengan menerima dan memakan permen beracun ini,” demikian laporan Rodong Sinmun, seperti dikutip Reuters, Kamis (23/2/2023).
Laporan Rodong Sinmun ini muncul usai media Korea Selatan, Yonhap, mewartakan bahwa sekitar 700 narapidana di tiga penjara di pedesaan Korut meninggal karena kelaparan dan penyakit selama dua tahun terakhir.
Kementerian Unifikasi Korsel menolak berkomentar soal laporan tersebut. Namun, mereka menduga kematian akibat kelaparan di sejumlah provinsi di Korut memang meningkat.
“Produksi makanan berhenti tahun lalu, dan ada kemungkinan masalah distribusi karena kebijakan pasokan makanan distribusi mereka,” kata pejabat Kementerian Unifikasi Korsel.
Selama beberapa tahun terakhir, Korut memang mengalami krisis pangan karena bencana alam dan sanksi internasional. Kondisi ini semakin parah usai pemerintah menutup rapat semua perbatasan akibat COVID-19.
Desember lalu, Badan Pembangunan Pedesaan Korsel melaporkan produksi pertanian Korut sekitar 4,5 juta ton pada 2022. Jumlah tersebut turun 3,8 persen dari 2021 karena berbagai faktor.
Menteri Unifikasi Korsel Kwon Young mengatakan Pyongyang telah meminta ke badan pangan PBB, World Food Programme (WFP), untuk memberikan dukungan. Namun, sejauh ini belum ada kabar lanjutan terkait permintaan itu.
