Mungkin tak banyak yang tahu, kilang minyak milik Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah, menyumbang sepertiga kebutuhan BBM nasional. Untuk Jawa, kilang ini menyumbang 60 persen.
Disampaikan Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, informasi tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR di Kilang Cilacap, pekan lalu. Selanjutnya, politisi Senayan itu diterima Direksi Pertamina Internasional RU IV Cilacap, disampaikan bahwa produksi kilang Cilacap mencapai 342 ribu barel per hari (bph). Masih di bawah produksi kilang Balikpapan yang mencapai 360 ribu bph.
“Cilacap adalah salah satu kilang yang sangat besar produksinya. Produksi terbesarnya 342 ribu barel per hari. Kalau kilang Balikpapan sudah berproduksi maksimal 360 ribu barel. Kilang Cilacap memproduki sepertiga kebutuhan BBM Indonesia dan 60 persen kebutuhan pulau Jawa. Jadi penting sekali keandalan kilang Cilacap ini,” ujar Sugeng, dikutip Senin (12/2/2024).
Menurut Sugeng, keandalan kilang minyak Cilacap sangat penting dalam memproduksi kuantitas BBM. Di sisi lain, kilang Cilacap juga mampu secara kualitatif memproduksi BBM ramah lingkungan. “Biofuel diproduksi dari sini dan ke depan akan menjadi prospek yang baik dalam memenuhi kebutuhan BBM. Tetapi, terus ditekan emisinya rendah karbon,” harap politikus Partai Nasdem itu. “Biofuel diproduksi dari sini (Kilang Cilacap) dan ke depan akan menjadi prospek yang baik dalam memenuhi kebutuhan BBM,” kata Sugeng.
Dia bilang, BBM rendah karbon yang diproduksi Indonesia sudah sesuai untuk kendaran berstandar emisi gas buang Euro 5. BBM rendah karbon tersebut memiliki ron 92 ke atas. Disampaikan legislator dapil Jateng VIII (Cilacap, Banyumas) ini, BBM yang rendah karbon sudah menjadi tren dunia, lantaran digunakan oleh banyak jenis kendaraan bermotor yang menyumbang emisi karbon sangat besar.
“Kita sepakat net zero emissions di tahun 2060. Maka seluruh infrastruktur tentang energi terus menerus kita mitigasi termasuk di Cilacap ini, apakah dalam berproduksi menerapkan ESG (environment, social, and governance). Itu sebagai syarat bagaimana sebuah industri atau sebuah publikasi memenuhi kaidah-kaidah yang dipersyaratkan menyangkut tata lingkungan, berapa besar melepaskan karbon,” kata mantan wartawan senior ini.
