Rencana Presiden Jokowi mengelontorkan subsidi tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), menjadi Rp250 ribu, masuk kategori mencla-mencle. Perilaku ini terus berulang semenjak awal proyek kereta cepat digulirkan.
Ekonom dari UPN Veteran-Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, rencana pemberian subsidi untuk tiket kereta cepat, sangat tidak tepat. “Awal proyek kereta cepat saja, Pak Jokowi janji tidak melibatkan APBN. Dalam kenyataannya, dibuat aturan yang membuka duit APBN masuk. Ini juga rencana subsidi tiket kereta cepat kan enggak tepat. Rakyat belum perlu kereta cepat kok. Ujung-ujungnya, APBN semakin berat,” kata Nur Hidayat, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Selanjutnya, Matnur, sapaan akrabnya, mempertanyakan janji-janji Jokowi yang acapkali meleset dari realitas. Termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat dari US$5,5 miliar menjadi US$7,27 miliar, bengkak lagi menjadi US$8 miliar.
“Terlepas dari alasan-alasan teknis yang mungkin mendasari pembengkakan biaya ini, penggunaan dana APBN dalam proyek ini seolah menjadi alternatif mudah daripada mencari solusi yang lebih terukur,” ungkapnya.
Semsetinya, kata Matnur, Presiden Jokowi telah menggarisbawahi pentingnya subsidi di sektor transportasi untuk kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, rencana subsidi tiket KCJB yang semestinya mengikuti komitmen itu, sangat bertentangan.
“Rencana subsidi tiket kereta cepat menunjukkan ketidaksesuaian dalam komitmen dan tindakan dari pemerintah saat ini. Padahal, janji politik adalah fondasi hubungan antara pemimpin dan rakyat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan alasan subsidi tiket kereta cepat agar penumpang penuh. Agar semakin banyak masyarakat yang tertarik menungganginya. Selama ini, moda transportasi kereta api efektif dalam mencegah kemacetan. “Bahwa harus ada subsidi ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat,” ujar Jokowi, dikutip dari Antara, Minggu (13/8/2023).
“Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya,” kata Jokowi lagi.
Subsidi berupa PSO juga akan diberikan untuk tiket LRT Jabodebek. Kedua transportasi massal berbasis rel itu juga akan saling terkoneksi.
Jokowi menjelaskan bahwa kereta LRT Jabodebek akan diresmikan pada 26 Agustus 2023, sedangkan kereta cepat Jakarta-Bandung akan diuji coba lagi pada September 2023.
Rencananya, pemerintah menanggung subsidi sehingga tiket KCJB menjadi Rp250 ribu untuk rute Stasiun Halim di Jakarta Timur, menuju Padalarang maupun Gedebage.
Dengan harga tiket itu, artinya tarif kereta cepat hampir sama dengan kereta Argo Parahyangan non-subsidi PSO yang dioperasikan PT KAI, saat ini tiketnya Rp200.000-Rp 250.000.
Iwan Purwantono
