Ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menilai pejabat negara di Indonesia saat ini, banyak yang munafik. Khususnya di sektor energi. Tidak percaya?
Coba perhatikan. Di satu sisi, pejabat negara mulai level menteri hingga presiden, kompak bicara soal energi ramah lingkungan. Namun, di sisi lainnya, mereka justrru menyetujui dana subsidi super jumbo untuk energi kotor, atau tak ramah lingkungan.
“Agenda transisi energi tidak mungkin dihentikan. Melawannya berarti melawan hukum alam dan keingingan manusia mendapatkan lingkungan serta udara yamg sehat,” kata Salamuddin, Jakarta, Sabtu (9/9/2023).
Pada dasarnya, lanjut Salamuddin, manusia sedunia sudah penat dalam kepungan asap dan debu. Kota kota di dunia telah ditupi asap logam berat. Orang orang kaya yang hidup dikota kota mulai panik, ternyata mereka tidak dapat membeli udara bersih dengan uangnya yang banyak tersebut.
“Bagaimana energi kotor bisa sedemikian berkembang? Bahkan pesar di bukan negara industri dan bukan penghasil sumber primer energi kotor yakni minyak dan batubara. Karena negara mendukungnya dengan subsidi. Membuat rakyat bergantung, akhirnya subsidi menjadi bisnis yang melibatkan banyak pelaku usaha,” paparnya.
Dalam APBN 2023, kata dia, jumlah penerima subsidi listrik 40mencapai 40,7 juta pelanggan, nilai subsidinya Rp72,6 triliun. Separuh dari energi listrik dipasok oleh pembangkit kotor milik swasta atau IPP.
“Menghasilkan energi kotor listrik batubara sangat diminati oleh swasta indonesia. Murah dan didukung subsidi negara serta untungnya gede. Karena ada PLN sebagai tukang bayar kepada swasta,” kata Salamuddin.
Bagaimana dukungan subsidi pemerintah atas bisnis energi kotor BBM? Lebih dashyat lagi. Jumlah penyaluran subsidi LPG 3 kg mencapai 8 juta kl pada 2022. Ada perintah tertulis untuk melakukan subsidi tepat sasaran. Namun, ternyata, tidak pernah dilaksanakan. Penentuan harga dan nilai subsidi LPG didasarkan pada Contract Price Aramco/CP Aramco dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
“Energi kotor lain, yakni solar yang disubsidi mencapai 17 juta kilo liter pada tahun 2023. Jumlah yang cukup besar untuk kapasitas energy kotor yang disubsidi. Naik 2 juta KL dibandingkan tahun lalu,” papar Salamuddin.
Menurut APBN 2023, lanjutnya, subsidi BBM tertentu dan LPG 3 kg pada 2023 senilai Rp149,36 triliun. Selanjutnya nilai subsidi energi 2023 senilai Rp211,9 triliun. Adapun subsidi tetap solar senilai Rp1.000 per liter.
Subsidi energi kotor yang sangat menggila adalah subsidi LPG 3 kg. Dalam APBN 2023, subsidi energi dialokaiskan Rp211,9 triliun, terbagi untuk BBM tertentu dan LPG Rp139,4 triliun.
Disebutkan bahwa subsid BBM tertentu senilai Rp21,5 triliun dan subsidi LPG 3 kg senilai Rp117,8 triliun. Mantap sekali memang, energi kotor subsidi tapi menjadi ajang bisnis yang sangat menguntungkan bagi oligarki.
“Jadi bagaimana pemerintah keluar dari jeratan subsidi energi kotor ini. Rakyat sudah sangat tergantung, karena digantung oleh pemerintah sendiri dengan energi kotor tersebut,” imbuh Salamuddin.
Di lain pihak, kata Salamuddin, orang yang terlibat dalam bisnis subsidi energi kotor, semakin menggurita. Bahkan guritanya telah membelenggu dan menjerat APBN. Sehingga, hampir-hampir masalah ini, tidak ada jalan keluarnya. “Untuk selama-lamanya dalam lingkaran bisnis oligarki energi kotor yang disubsidi negara,” pungkasnya.
