Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku tidak tahu kalau ada pergerakan uang mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan kementeriannya. Pengakuan ini justru dinilai mengesankan Menkeu melindungi praktik pencucian uang. Mengapa?
Sebab, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah melaporkan kecurigaan tersebut ke Kementerian keuangan sebanyak 200 kali.
“Itu ada 200 berkas individual, diserahkan 200 kali sepanjang 2009-2023,” kata Ivan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada salah satu media online nasional, Kamis (9/3/2023).
Menko Polhukam (Politik, Hukum, dan Keamanan) Mahfud MD juga menyampaikan informasi mengejutkan itu, ada pergerakan uang yang mencurigakan. Diduga terkait tindak pidana pencucian uang, dengan nilai fantastis, mencapai Rp300 triliun, di Kemenkeu, terutama di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Menurut Mahfud, informasi tersebut berasal dari PPATK, yaitu sebuah lembaga independen yang mengawasi transaksi keuangan mencurigakan, untuk tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
“Tapi, mengejutkan, (Menkeu) tidak tahu? Apakah Mahfud bicara sembarangan? Atau, informasi PPATK tidak benar?” kata Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) di Jakarta, Jumat (10/3/2023).
Untuk itu, PPATK langsung memberi respons atas pernyataan Sri Mulyani yang mengaku tidak tahu soal temuan janggal ratusan triliun yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD itu.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan 200 berkas laporan terkait transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun ke Kemenkeu.
Menurut Anthony, mungkin memang tidak ada satu laporan yang menyebut Rp300 triliun. Karena angka tersebut kemungkinan besar merupakan akumulasi transaksi dari 200 berkas laporan PPATK tersebut.
Yang menjadi pertanyaan, kata dia, apakah benar Sri Mulyani pernah mendapat laporan dari PPATK terkait transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan, bahkan sampai 200 berkas laporan, sejak 2009 hingga 2023?
Kalau benar pernah menerima laporan PPATK, sambung dia, Sri Mulyani harus menjelaskan kepada publik, apa yang sudah dilakukannya selama ini untuk mencegah pencucian uang di lingkungan Kemenkeu.
“Kalau benar pernah menerima laporan PPATK, tetapi tidak melakukan apa-apa, Sri Mulyani harus menjelaskan apa motifnya mendiamkan laporan PPATK?” timpal Anthony.
Kalau tidak ada penjelasan yang masuk akal, menurutnya, jangan sampai imajinasi publik menduga Sri Mulyani melindungi, bahkan terlibat, pencucian uang yang terjadi di lingkungan Kemenkeu, khususnya DJP dan DJBC.
“Untuk itu publik menuntut klarifikasi dari Sri Mulyani sejelas-jelasnya, dan sebaiknya diakhiri dengan pernyataan pengunduran diri akibat mega skandal yang terjadi di Kementerian Keuangan,” imbuhnya.
Kemarin, Sri Mulyani Indrawati menanggapi isu transaksi mencurigakan ini. “Tadi saya sudah komunikasi dengan pak Mahfud (Menko Polhukam) dan pak Ivan dari PPATK (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” katanya saat berkunjung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.
Ia mengatakan baru Kamis (9/3/2023) menerima surat dari PPATK mengenai transaksi. “Surat baru saya terima tadi pagi. Saya belum lihat suratnya. Saya sudah scan,” katanya.
Ahmad Munjin
