Tak sedang bercanda, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut rencana Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mem-PTUN-kan keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan memantik aksi buruh lebih besar lagi.
“Kita mengecam keras Apindo yang akan mem-PTUN-kan keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan tentang kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1 persen. Eskalasi aksi buruh akan semakin meluas dan mengeras. Jangan menyiram bensin ke bara api,” papar Said dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Senin (20/12/2021).
Terkait keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan mengerek naik Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1% atau setara Rp225.667, menurut Fadil, sudah tepat. Keputusan tersebut mengakomodir dua pihak, buruh dan pengusaha. “Dengan kenaikan 5,1 persen, daya beli buruh meningkat. Mereka akan belanja. Artinya apa? Uang buruh itu kembali kepada pengusaha. Lho, Apindo kok enggak terima. Makanya KSPI kecam Apindo,” terang Said.
Diterangkan Said, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa sempat bilang, setiap kenaikan upah buruh 5% berdampak kepada peningkatan daya beli sebesar Rp180 triliun. “Tahun depan, pemerintah cancangkan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen. Kalau daya beli rendah, mana mungkin target tersebut bisa tercapai,” tegas Said yang juga Presiden Partai Buruh.
Selanjutnya, Said memaparkan pengalaman ketika bertemu dengan sejumlah pimpinan perusahaan dari Jepang yang membangun bisnis di Indonesia. “Kepada saya mereka bilang tidak mengerti bagaimana Apindo. Tahun lalu, ketika perekonomian tidak sebagus sekarang, upah buruh naik 3,14 persen. Sekarang atau tahun depan, ekonomi sudah lebih bagus, upah buruh naiknya cuman 1,09 persen. Di mana logikanya ini. KSPI kecam Apindo,” ungkapnya.
