Pasca debat cawapres putaran IV Pilpres 2024, pro dan kontra soal hilirisasi nikel merusak lingkungan semakin keras. Kubu Prabowo-Gibran dikeroyok pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) dan Prabowo-Mahfud Md.
Di sisi lain, Climate Rights International (CRI), sebuah NGO yang concern dengan pemantauan dan advokasi iklim serta HAM global, membeberkan hasil risetnya. Menjawab apakah benar lingkungan rusak akibat hilirisasi nikel?
Dikutip dari Reuters, Rabu (24/1/2024), CRI yang berbasis di Amerika Serikat (AS) itu, memastikan rusaknya hutan atau deforestasi akibat pembukaan tambang nikel, terjadi secara besar-besaran.
Sejak 2018, menurut CRI, perusahaan tambang nikel yang memiliki izin operasi di Indonesia, membabat lebih dari 5.300 hektare hutan tropis. Luasnya setara lebih dari 6.000 lapangan sepak bola.
Data ini berdasar hasil analisis geospasial dari citra satelit yang dilakukan CRI dan para peneliti Universitas California AS.
Selain itu, CRI memperkirakan emisi karbon dioksida dari penggundulan hutan tersebut kira-kira setara dengan emisi tahunan 450 ribu mobil.
Para ahli telah menyuarakan kekhawatiran bahwa industri nikel dapat memperburuk deforestasi di Indonesia, negara yang kaya sumber daya dan juga memiliki hutan hujan yang luas.
Selama ini, CRI memang fokus mengamati aktivitas Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), salah satu pusat smelter nikel terbesar di Indonesia. Di mana, IWIP merupakan investasi dari Tsingshan Holding Group asal Cina, serta Eramet (ERMT) asal Prancis.
Atas data ini, Reuters berupaya melakukan konmfirmasi kepada sejumlah pihak yang kompeten yakni IWIP, Tsingshan, Eramet, Huayou, Zhenshi dan Kementerian Kehutanan. Namun tidak mendapatkan jawaban.
Terkait angka deforestasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar membeberkan adanya penurunan yang signifikan. Yang paling membanggakan, angka deforestasi pada 2022 hanya 104 ribu hektare. Atau terendah dalam 20 tahun.
Selanjutnya dia mengurutkan data deforestasi sejak 2013 sebesar 730 ribu hektare. “Terjadi kenaikan kenaikan itu karena El Nino,” papar Menteri Siti, Senin (22/1/2024).
Selanjutnya, masih dijelaskan Menteri Siti itu, luasan kerusakan hutan terus turun. Misalnya pada 2016, deforestasi turun menjadi 630 ribu hektare, pada 2017 menjadi 480 ribu hektare, dan pada 2018 menjadi 440 ribu hektare.
Pernyataan politikus Partai NasDem ini, menangkis cawapres nomor urut 3, Mahfud Md yang menyebut angka deforestasi selama Jokowi berkuasa 10 tahun, seluas 23 kali Pulau Madura. “Luasnya (deforestasi) 12,5 juta hektare. Atau lebih luas ketimbang Korea Selatan,” papar Mahfud.
Mahfud menilai, salah satu penyebab utama dari deforestasi hutan yamg masif ketika Jokowi berkuasa adalah tambang ilegal. Bisa jadi buah dari program hilirisasi nikel yang begitu dibanggakan Presiden Jokowi.
