News

Sekjen PDIP Tuding Prabowo Salahgunakan Wewenang Beli Alutsista Bekas


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritisi pernyataan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang menyalahkan Kementerian Keuangan terkait target minimum essential force (MEF) Indonesia yang mengalami penurunan lantaran anggaran tidak disetujui  pada masa pandemi COVID-19. Menurutnya hal itu tidak pantas dilakukan seorang pemimpin.

“Malah melemparkan kesalahan kepada Kemenkeu. Ini gambaran pemimpin yang tidak bijak,” ujar Hasto di Sekretariat Pusat Koordinasi Relawan GP-MMD, Jalan Diponegoro Nomor 72, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024) malam.

Ia menyangkan sikap Menteri Pertahanan (Menhan) itu yang diragukan kapabilitasnya sebagai tonggak  lembaga kabinet penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sehingga di sini menunjukkan bahwa pak Prabowo sebagai Menhan seharusnya mampu memberikan penjelasan lebih baik terhadap seluruh aspek pertahanan,” tutur Hasto

Selain itu, ketika ditanyai soal kesan Prabowo yang melempar kesalahan ke DPR RI terkait pembelian alutsista bekas, Komisi I DPR RI maupun Presiden Joko Widodo sama-sama terkejut ketika Prabowo secara sepihak memutuskan untuk membeli pesawat tempur bekas dari Qatar.

“Sementara pesawat tersebut pernah ditolak oleh Menhan sebelumnya Prof Yuwono Sudarsono. Ini menunjukkan penyalahgunaan kewenangan. Tanpa melalui perencanaan yang baik,” ujar Hasto.

Diketahui, dalam Debat Pilpres 2024 yang ketiga yang digelar oleh KPU RI, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu malam (7/1/2024). Kebijakan Prabowo sebagai Menhan menjadi sasaran tembak oleh rival Capresnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Adapun kebijakan dikritisi mulai dari pembelian Alutsista bekas dapat membahayakan prajurit militer. Serta pertanyaan Ganjar terkait terkait target minimum essential force (MEF) Indonesia yang mengalami penurunan.

Prabowo mengatakan banyak rencana yang sudah disiapkan di Kementerian Pertahanan tapi terkendala oleh pandemi COVID-19.

“Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana tapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan,” kata Prabowo dalam debat Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).

Prabowo mengatakan memang sudah menjadi Menteri Pertahanan hampir 5 tahun. Namun masalah anggaran, kata Prabowo, tak hanya melibatkan Kemhan, tapi juga Kementerian Keuangan.

“Dan masalah yang kita hadapi, tolong saya memang saya memang sudah menjadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun di mana terjadi refocusing, jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan,” kata Prabowo.

Sebagai seorang menteri, Prabowo mengatakan harus loyal pada keputusan presiden. Dia juga tidak banyak berbicara hal tersebut kepada publik.

“Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal, jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum,” ujar Prabowo.

Back to top button