Dengan beberapa pencapaian ekonomi yang dibanggakan Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 harus banyak menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka kemiskinan.
Dalam penyampaian RAPBN 2024, Presiden Jokowi menjelaskan beberapa pencapaian bidang ekonomi seperti rasio utang Indonesia menjadi yang terendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN. saat ini rasio utang sudah menurun dari 40,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2021 menjadi 37,8 persen pada Juli 2023.
Capaian tersebut lebih rendah dari rasio utang Malaysia yang saat ini berada di tingkat 66,3 persen terhadap PDB. Sementara rasio utang China berada di posisi 77,1 persen dan India sebesar 83,1 persen.
Tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,45 persen pada Februari 2023. Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36 persen pada Maret 2023, dari puncaknya di masa pandemi 10,19 persen pada September 2021.
Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023.
Dengan pencapaian tersebut maka kualitas pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Demikian juga dengan target penuntasan kemiskinan ekstrem yang harus diselesaikan seiring berakhirnya RPJMN 2020-2024.
“Memang ada beberapa yang kelihatannya perlu kerja ekstra, untuk bisa tercapai. Misalnya, Angka kemiskinan ekstrem untuk 2024 ditargetkan di nol persen. Nah ini waktunya tinggal 6 bulan lagi bagaimana implementasinya untuk mencapai hal tersebut?” kata anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad seperti mengutip dari laman resmi DPR, Rabu (16/8/2023).
“Akselerasi kebijakan kita, harus mampu menyentuh (masyarakat), sehingga mereka bisa take off atau naik kelas menjadi lebih baik,” tutur legislator Dapil DKI Jakarta III itu.
Mengenai ketersediaan lapangan kerja, Kamrussamad pun mengaitkannya dengan kebijakan hilirisasi pertambangan yang dicanangkan pemerintah. Ia menekankan hadirnya kebijakan hilirisasi pertambangan harus memiliki dampak bagi daerah tersebut.
“Yang kedua, yang perlu kita tekankan adalah kebijakan pemerintah di industri pertambangan yang dicanangkan oleh pemerintah juga harus ber-impact terhadap penciptaan lapangan kerja baru di daerah di mana koridor hilirisasi industri itu ada,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mencontohkan kondisi yang terjadi di Maluku Utara pasca hadirnya hilirisasi nikel. Diungkapkannya bahwa pertumbuhan ekonomi di sana melesat hingga dua digit, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Sayangnya pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan belum signifikan terjadi.
Kamrussamad menyebut bahwa hal tersebut menjadi pelajaran, pekerjaan rumah untuk pemerintah untuk mentransmisikan kebijakan hilirisasi agar dapat memberikan dampak baik pada kesejahteraan masyarakat.
Jadi arah pembangunan nasional sudah sesuai dengan jalur yang sudah direncanakan. Meski begitu, menurutnya, masih diperlukan beberapa pembenahan pada beberapa hal agar mampu mencapai target yang ditetapkan. Salah satunya terkait kualitas pertumbuhan ekonomi.
“Kita optimistis kalau arah pembangunan nasional kita sudah on the right track, walaupun ada banyak yang perlu kita benahi. Salah satu hal yang sangat penting untuk kita tekankan adalah kualitas pertumbuhan ekonomi,” ujar Politisi Partai Gerindra ini.
Wahid Ma’ruf
