Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menanggapi pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait potensi kecurangan pada Pemilu 2024.
Menurut Ujang, Pemilu di Indonesia memang rentan dengan kecurangan, apalagi Indonesia merupakan negara kepualauan.
“Dalam pemilu itu kecurangannya ada istilah TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Kita juga wilayahnya kepulauan yang sangat luas jadi potensi kecurangan itu ada,” kata Ujang kepada inilah.com, Sabtu (17/9/2022).
Selain itu, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan para tim sukses kontestan yang akan berpartisipasi dalam Pemilu 2024, berjuang untuk mendapatkan kemenangan meski harus melakukan kecurangan.
Untuk itu, Ujang menilai perlu adanya pengawalan dari partai-partai oposisi seperti Partai Demokrat dan rakyat secara umum untuk memastikan pemilu berjalan sesuai asasnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
“Saya melihat kalau terjadi kecurangan, maka yang dirugikan ya oposisi, salah satunya Demokrat,” ujar Ujang.
Mengenai pernyataan SBY yang berencana turun gunung untuk mengawal jalannya Pemilu 2024, Ujang mengatakan hal itu merupakan tindakan yang baik.
“Saya rasa ketika Pak SBY turun gunung, itu hal yang positif dan baik-baik saja,” tambah Ujang.
Ia mengatakan SBY yang pernah menjadi presiden dua periode memiliki kapasitas yang cukup untuk mengambil peran mengawal Pemilu 2024.
“Sebagai mantan presiden dua periode kan dia tahu, dia juga pernah mengendalikan intelijen, atau hal-hal rahasia negara dan sebagainya. Jadi, itu mungkin alasan SBY untuk turun gunung,” tandas Ujang Komarudin.
Sebelumnya, SBY memprediksi gelagat kecurangan pada Pemilu 2024. Hal itu dia sampaikan pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti, yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” kata presiden Indonesia keenam itu, Jumat (16/9/2022).
Bahkan SBY mendapat informasi bahwa Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapresnya.
“Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak hak-hak rakyat bukan?” tanya SBY di depan ribuan kader Demokrat.
