Pemerintah masih membahas sumber pendanaan program makan siang gratis yang digagas Prabowo-Gibran. Karena dananya besar, pembahasan dilakukan dengan hati-hati.
“Yang kita lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan. Namun tetap di dalam konteks makro dan fiskalnya,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jumat (5/4/2024).
“Karena masih di dalam program besar atau pagu besar, itu yang kita lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan,” imbuh Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, menerangkan, pemerintah tetap melakukan kalkulasi dalam merancang postur pagu indikatif yang tepat. Agar program-program pemerintah selanjutnya, bisa sesuai dengan APBN 2025.
“Namun tetap di dalam konteks makronya dan fiskal nya. Untuk makronya, tetap kami akan lakukan postur dari APBN yang terjaga, sehingga kepercayaan pasar dan investor, atau mereka rating agency tetap terjaga. Jadi itu yang akan dilakukan,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, RAPBN 2025 sebagai APBN pertama bagi pemerintah baru, disusun dengan siklus dari APBN yang dimulai dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.
Dia mengatakan, pemerintah membahas indikasi mengenai pagu indikatif untuk kementerian/lembaga. Pembahasan dimulai mengenai tantangan secara global seperti kenaikan suku bunga, inflasi, ketegangan geopolitik, dan perubahan iklim.
Agar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, kata Sri Mulyani, maka APBN akan dikelola dan difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas.
“Oleh karena itu fokus dari kebijakan fiskal 2025 untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan dan konvergensi kesejahteraan dan kemajuan antardaerah,” katanya.
Sri Mulyani mengatakan, kebijakan fiskal juga berfokus kepada beberapa hal, seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi.
