Presiden Jokowi berpeluang memilih opsi mendapatkan 10 persen saham PT Freeport Indonesia dengan barter izin 20 tahun kepada perusahaan asal AS tersebut.
Saat ini, izin PT Freeport akan berakhir pada tahun 2041 mendatang dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK. Artinya, Freeport masih meyakini kandungan minerba di Tanah Papua masih melimpah-ruah.
Dalam potensi barter 10 persen saham dengan izin 20 tahun maka Indonesia akan menjadi pemegang saham mayoritas. Saat ini pemerintah memiliki 51 persen sehingga akan menjadi 61 persen.
Opsi barter ini terungkap setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan, Ricard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, Senin (13/11/2023).
“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” ungkap Jokowi dalam keterangannya, Selasa (14/11/2023) kemarin.
Dengan kesepakatan awal tersebut, Presiden Jokowi menargetkan penyelesaian opsi awal menjadi kesepakatan final pada akhir bulan November ini. “Selesai di akhir bulan ini,” kata Jokowi menegaskan.
Demi mengeruk potensi tambah di Papua, PT Freeport Indonesia disebut-sebut sudah bergerak mengajukan perpanjangan izin tambang bila izin berakhir 2041.
Hilirisasi Emas dan Tembaga
Sementara dalam pertemuan di AS tersebut, seperti yang diungkapkan Menko Marves Ad Interim, Erick Thohir, dalam pertemuan tersebut juga mengenai hilirisasi yang dilakukan PT Freeport. Erick menjelaskan saat ini Freeport tidak hanya melakukan kegiatan penambangan emas dan tembaga saja, melainkan telah membangun smelter untuk mengolahnya.
Erick menyampaikan investasi Freeport memang dihilirisasi, dari yang tadinya hanya murni pertambangan emas dan copper, saat ini sudah mulai diturunkan industrialisasinya dengan membuka smelter di Jawa Timur.
Erick pun mengungkapkan bahwa dalam pertemuan pihak Freeport menyampaikan komitmen untuk membangun smelter lainnya di lokasi lain di Indonesia, di antaranya di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.
Pertemuan tersebut juga membahas tentang peningkatan investasi PT Freeport di Indonesia. “Kita meningkatkan investasi dari luar negeri untuk membuka lapangan kerja di Indonesia sendiri seperti yang dicita-citakan Presiden,” katanya.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim, Erick Thohir, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif.
Selain itu hadir juga dalam pertemuan yakniDuta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani. Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas.
