Presiden Joko Widodo mengakui segera membuka izin impor beras pada tahun ini. Pemerintah tidak berani berspekulasi dengan pasokan beras nasional menurun terkena dampak El Nino.
Saat ini, pemerintah tinggal melakukan negosiasi harga dengan beberapa negara yang siap memasok beras ke Indonesia. Sebab, pembicaraan tentang kesediaan memasok beras sudah dilakukan dengan beberapa negara saat berbagai pertemuan.
Bahkan saat ini, pemerintah sedang menunggu kiriman beras dari Kamboja. Dengan negara tersebut, Jokowi mengaku sudah sepakat melakukan pembelian hingga 400 ribu ton
Adapun sebanyak 250 ribu ton tengah dalam perjalanan. Beras Kamboja tersebut diperkirakan paling lambat masuk ke Indonesia pada November mendatang.
Sementara Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menjelaskan impor beras sebanyak 400 ribu ton merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan sejumlah negara, mengenai sisa penugasan sudah selesai dan tinggal menunggu kedatangan.
“Impor sudah selesai. (Asal negaranya) rahasia, yang penting sudah selesai. Berarti kita tidak impor lagi,” kata Dirut Bulog Budi Waseso di Gudang Bulog DKI Jakarta dan Banten di Kelapa Gading, Jakarta, Senin (11/9/2023).
Pria yang akrab disapa Buwas itu menegaskan asal negara impor beras tidak jauh berbeda dengan beras impor yang sudah terlebih dahulu datang.
“Pokoknya ada lah. Itu yang sudah ada sebelumnya kan Thailand, Vietnam. Ya bisa aja dari Thailand dan Vietnam juga,” sebutnya.
Sebelum melakukan negosiasi harga beras saat impor kelak, Jokowi melakukan peninjauan stok di gudang Perum Bulog di Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9/2023).
“Iya (akan impor). Ini untuk memastikan kita memiliki cadangan strategis stok. Ini harus untuk menjaga supaya tidak terjadi kenaikan harga karena memang produksi pasti turun karena El Nino. Meskipun juga saya lihat angka (penurunannya) juga tidak banyak,” ujar Jokowi.
Ia mengatakan langkah impor beras itu harus dilakukan demi mengamankan ketersediaan terutama pada musim kemarau, yang diperparah dengan fenomena El Nino sebagaimana terjadi pada saat ini. Anomali iklim itu membuat produksi padi nasional menurun.
“Saya sudah berbicara dengan banyak (negara) tapi belum diputuskan. Saya ini berbicara dengan kepala negara, kepala pemerintahan, kemudian ditindaklanjuti negosiasinya oleh Bulog,” ungkap Presiden Jokowi.
Adapun beberapa negara yang dimaksud Jokowi seperti Kamboja, Bangladesh dan India. Sampai saat ini kesepakatan belum terjadi lantaran negosiasi harga belum dilakukan pemerintah.
“Barangnya ada. Kita antarpresiden, dengan perdana menteri, sudah oke, tapi harganya tidak sambung ya kan tidak ketemu. Masalah harga ini menjadi salah satu yang penting dalam negosiasi. Apakah transaksi itu jadi atau tidak,” paparnya.
