News

PPP: Tuntutan Transparansi Keuangan Parpol Sulit Dipenuhi

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai tidak mudah bagi partai politik (parpol) untuk blak-blakan soal laporan keuangan kepada publik. Menurut dia, parpol harus lebih dahulu membenahi tata kelola keuangan di internalnya masing-masing, dari level pusat hingga tingkat cabang.

“Di internal saja masih problem. Ketika saya (di tahun) 2016 suka ngomong kritis dan dikasih posisi jadi sekjen partai. Maka yang saya lakukan pertama membenahi akuntabilitas dana parpol,” kata Arsul Sani dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2023).

Pernyataan Arsul sekaligus merespons tantangan ICW soal berani atau tidaknya parpol membuka laporan keuangannya ke publik.

Arsul mengungkapkan, langkah itu semata terkait audit yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan kata lain, belum mengarah kepada transparansi keuangan kepada publik.

Sebab, Arsul memandang, jika parpol bisa melewati audit BPK secara baik, hal ini akan memudahkan untuk bersikap transparan kepada publik. Sebab, ia berpendapat, laporan keuangan parpol harus lebih dahulu akuntabel sebelum dibuka kepada publik.

“Dengan selesainya masalah keuangan secara internal, maka proses audit ke BPK akan jelas dan mudah. Sebelum transparansi keuangan perlu adanya akuntabilitas,” kata Arsul memaparkan.

Meski begitu, ia menyebut, bukan hal mudah bagi parpol untuk membuat keuangannya akuntabel. Sebab, hal ini tidak lepas dari kebiasaan individu yang berkecimpung di dalamnya.

“Misalnya dari partai kecil pindah partai besar atau juga banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian dibiayai bukan dari keuangan parpol tapi sumbangan pengurusnya,” tutur Arsul.

Back to top button