Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ade Mulyana meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut tuntas terkait adanya sejumlah transaksi mencurigakan yang berpotensi menyalahi aturan kampanye.
Menurutnya, publik akan berpersepsi kurang baik jika PPTAK hanya mengumumkan dugaan pelanggaran tersebut tanpa ada langkah konkret untuk mengungkapkan secara transparan.
“Memang seharusnya jika ada pelanggaran mengenai aturan dana kampanye serta transaksi mencurigakan yang terindikasi dengan pencucian uang, itu harus diusut tuntas oleh pihak yang berwajib,” kata Ade saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Senin (25/12/2023).
Ade menilai bahwa temuan semu PPATK berpotensi menggiring opini masyarakat mengenai dugaan siapa pemilik dari rekening haram tersebut. Oleh karenanya, agar tercipta keadilan serta titik cerah dari kasus ini perlu ada pengumuman ke publik mengenai kejelasan temuan tersebut.
“Jadi menurut saya, supaya fair dan clear, temuan PPATK itu diumumkan ke publik, parpol mana yang transaksi keuangannya mencurigakan dan berpotensi melanggar aturan dana kampanye,” jelasnya.
Selain itu, Ade mengatakan bahwa asumsi publik lebih banyak menjurus ke Prabowo-Gibran dinilai masuk akal. Mengingat, dari ketiga peserta, kubu paslon nomor urut 2 menempati peringkat pertama besaran dana kampanye yang mereka miliki.
“Hal ini mungkin karena dana kampanye Prabowo-Gibran yang paling besar diantara kandidat lainnya dan juga paling banyak diisi parpol koalisi,” ungkapnya.
Dengan demikian, Ade berharap bahwa PPATK dapat memperjelas temuan serta kejelasan kasus ini. Karena bagaimana pun, masyarakat yang terus menjurus kasus ini ke kubu Prabowo-Gibran akan merusak kualitas mereka. “Jika tidak terbukti, rumor ini juga sedikit mempengaruhi kredibilitas pasangan Prabowo-Gibran dan parpol koalisinya,” ujarnya.
Sebelumnya, PPATK mengungkap adanya temuan transaksi janggal berjumlah triliunan rupiah yang melibatkan ribuan nama termasuk partai politik.
“Kita lihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen, baik di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, segala macam,” Ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana katanya dalam acara “Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara” di Jakarta, Kamis (14/12/2023).
