Jelang Pemilu 2024, pemerintah jor-joran menggelontorkan program bantuan. Salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino senilai Rp200.000/bulan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dicurigai untuk memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengaku heran dengan adanya BLT El Nino. Karena, bulan ini diprediksi sudah masuk musim penghujan. Artinya, tidak adalagi El Nino.
“Ini kan soal nomenklatur saja, namanya BLT El Nino. Tapi dugaan kuatnya politis. Karena kan sudah enggak ada El Nino. Kita masuk musim penghujan,” kata Trubus kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Masuk akal. Di tengah sulitnya rakyat memenuhi kebutuhan pangan, pemerintah gelontorkan BLT El Nino, ditambah beragam bantuan bahan pangan. Digelontorkannya menjelang musim kampanye Pilpres 2024.
Dan, Gibran Rakabuming yang putra sulung Presiden Jokowi, menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Sehingga, wajar bila publik mencium aroma politik di balik program bagi-bagi ini.
“Lebih baik, anggarannya digunakan untuk program padat karya. Misalnya, pembuatan gorong-gorong menjelang musim hujan. Atau membangun industri di daerah. Kan lebih bermutu,” papar Trubus.
“Atau bantuan itu fokus untuk kekeringan di Papua, pemberantasan stunting, beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang tak mampu, atau kemudahan UMKM untuk melebarkan usaha,” imbuh Trubus.
Trubus mengatakan, program BLT El Nino tentu saja menyedot dana besar dari APBN. Selain itu, program bantuan ini sangat rawan kebocoran. “Jadi siapa yang bisa menjamin bahwa program BLT ini, tidak ada potensi korupsinya,” ungkapnya.
Sengkarut Data BLT El Nino
Terkait data penerima BLT El Nino sebanyak 18,8 juta KPM, antara Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Keuangan (Menkeu) tak kompak.
Menteri Risma, sapaan akrab Tri Rismaharini, mengaku heran dengan munculnya angka 18,8 juta KPM yang disasar BLT El Nino senilai Rp200 ribu per bulan.
Angka ini, kata Menteri Risma akan dikaji kembali, merespons usulan dari Komisi VIII DPR dalam rapat kerja, Senin (6/11/2023). “Kita kan belum tahu persisnya. Kalau data awal, angkanya 18,8 juta untuk dua bulan, masing-masing Rp200 ribu. Tapi untuk clear, data kami akan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dulu,” kata mantan Wali Kota Surabaya itu.
Menteri Risma mengaku bingung, dari mana asal angka penerima BLT El Nino sebanyak 18,8 PKM itu. Dalam di rapat terbatas (Ratas) kabinet terakhir, data jumlah KPM penerima BLT EL Nino sebanyak 21 juta KPM.
“Saya tidak tahu angka 18,8 juta dari mana. Tapi dalam ratas terakhir, (disepakati) 21 juta (KPM). Kalau ratas pertama, 18,8 juta. Nanti kami cek di Kemenkeu dulu,” kata dia.
Saat ditanya soal ini, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menegaskan tidak ada perubahan. Artinya, angkanya masih tetap 18,8 juta KPM. Sejauh ini, Kemenkeu mengikuti data dari Kemensos. “Enggak (berubah), sudah kita ikuti data Kemensos,” kata Sri Mulyani, Rabu (8/11/2023).
Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa data jumlah PKM penerima BLT El Nino, berasal dari Menteri Risma. “Iya datanya dari Bu Mensos,” ujarnya.
Asal tahu saja, untuk menggelontorkan BLT senilai Rp200 ribu per bulan untuk periode Novem,ber dan Desember, pemerintah menyiapkan anggaran Rp7,52 triliun.
Calon penerima BLT El Nino adalah masyarakat miskin dan rentan miskin, yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk pendistribusiannya, ditunjuklah PT Pos Indonesia (Persero). Anggaran BLT El Nino senilai Rp7,52 triliun itu sudah termasuk biaya penyaluran.
