Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta merespons anggaran restorasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang mencapai Rp22,2 miliar. Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menilai jumlah tersebut terlalu besar.
“Kalau dilihat jumlahnya yaitu Rp22 miliar lebih, tampaknya terlalu besar ya. Terakhir saya ke rumah dinas Gub DKI, enggak kelihatan rusak. Mungkin karena waktu itu enggak hujan jadi nggak kelihatan yang bocor-bocor,” kata Taufik kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
“Tapi kalaupun untuk memperbaiki kebocoran saja saya kira Rp22 miliar itu kebesaran. Mestinya bisa lebih dihemat jadi seperempatnya,” ujar Taufik menambahkan.
Taufik menyarankan agar pemugaran besar rumah dinas Gubernur DKI Jakarta dilakukan oleh gubernur definitif Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bukan oleh Pj saat ini.
“Biar dia saja yang menetapkan bersama DPRD terpilih, apakah rumah dinas gubernur akan direstorasi besar. Pak Heru yang jabatan Pj nya akan berakhir tahun ini tak perlu menghabiskan anggaran untuk itu,” tuturnya.
Ia menambahkan, anggaran restorasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta sudah dianggarkan di APBD 2024 yang masuk ke anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut restorasi atau pemugaran rumah dinas gubernur yang nilainya mencapai Rp22,2 miliar bertujuan untuk memperbaiki aset daerah.
“Tiap tahun tentunya harus ada renovasi. Kemarin di 2023 ada bocor-bocor, sudah selesai diperbaiki. Namanya aset daerah harus diperbaiki,” ujar Heru di Kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2024).
Selain untuk memperbaiki aset daerah setiap tahunnya, kata Heru, renovasi tersebut juga sebagai upaya memperbaiki cagar budaya yang rusak.
“Ya, itu kan bangunan cagar budaya juga yang harus kita jaga,” ucap Heru.
