Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya mendorong produktivitas bahan pangan, termasuk kedelai, Bisanya jangan hanya impor.
Mantan Menko Ekuin era Gus Dur, DR Rizal Ramli menilai Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), memang tak punya visi tentang kemandiran pangan.
Bang RR, sapaan akrabnya dalam sebuah tal show di sebuah televisi nasional, Jumat malam (4/3/2022), mengaku heran lantaran masalah kedelai selalu terjadi tiap tahun. Perajin tahu dan tempa acapkali terbebani dengan kenaikan harga kedelai yang selangit. “Nah ini sudah lama terjadi dan sayangnya sejak Pemerintahan Jokowi tidak ada rencana untuk swasembada kedelai,” kata Bang RR.
Asal tahu saja, lanjut mantan Menko Kemaritimn di periode 1 Presiden Jokowi ini, 90 persen kebutuhan kedelai Indonesia dipasok dari impor. Di mana, kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,5 juta ton per tahun. Sementara kedelai Indonesia hanya mencukupi 140 ribu ton saja.
Menurut mantan Kabulog era Presiden Gus Dur ini, Indonesia adalah negara yang punya modal kuat menjadi swasembada pangan. Asal ada kerja serius, tekun dan profesioanl. “Saya yakin, masalah rendahnya produktivitas kedelai bisa diatasi kok. Kedelai kan bukan bawang putih. Yang hanya bisa ditanam di tanah tertentu,” tuturnya.
Dia menilai, kebijakan pemerintah jelas tidak berpihak kepada petani. Ujung-ujungnya petani malas menanam kedelai di lahannya. Misalnya, harga kedelai di level sangat rendah yaktu Rp5 ribu per kilogram. Jauh di bawah harga di ritel senilai Rp11 ribu per kilogram.
“Sehingga mereka buntung tanam kedelai sehingga justru solusinya impor, kalau ada masalah imoor. Kalau itu sih enggak perlu pemerintah yang canggih, itu mah pedagang saja yang suruh kerjain, sayangnya policy untuk memperbesar supply kedelai nyaris tidak ada,” jelas Rizal.
Ia menambahkan, membentuk badan pangan baru solusi masalah pangan di RI, melainkan menempatkan pejabat di kursi yang tepat. “Harus diintegrasikan kebijakan perdagangan dan impor dengan kebijakan produksi Kementan itu tanggungjawab Menko Perekonomian (Airlangga), tapi Menko-nya sibuk kampanye kiri kanan yang justru tanggungjawabnya engga dikerjain tugas dia buat koordinasi,” tandasnya.
