Pemerintah terus mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan serta penurunan stunting dan kerawanan pangan dan gizi.
Deputi bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto mengatakan, salah satu langkah konkrit adalah mendorong peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, hingga tingkat keluarga.
“Diharapkan bisa membantu menurunkan prevalensi stunting dan masalah gizi lainnya serta mengendalikan daerah rawan pangan dan gizi,” papar Andriko usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama dengan Tim Penggerak (TP) PKK Pusat, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Kata Andriko, Bapanas menyadari pentingnya peran keluarga dalam menumbuhkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA).
“Kita menggandeng Tim Penggerak PKK Pusat melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Kepala Badan Pangan Nasional dengan Ketua Umum Tim Penggerak PKK pada 17 Mei 2023 lalu di Kota Medan, Sumatera Utara,” ujarnya.
Kerja sama ini, tambah Andriko, diharapkan memantapkan ketahanan pangan dan gizi melalui 2 (dua) langkah strategis, yaitu percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan penurunan stunting dan kerawanan pangan dan gizi. “Pemenuhan pangan yang berkualitas melalui penganekaragaman konsumsi pangan sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, aktif dan produktif,” papar Andriko.
Pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat, menurutnya, tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga kualitas termasuk keragaman pangan lokal, keseimbangan gizi serta kelestarian lingkungan. “Hal ini inline dengan program peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH),” jelasnya.
