Pengamat kebijakan publik Niko Noviantoro menilai bantuan sosial yang dilakukan pemerintah saat ini seharusnya dapat dihindari sehingga tidak ditanggapi negatif karena bernuansa politik.
Sebab dengan gencarnya pemberian bansos pangan termasuk beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun politik maka mengundang banyak kritikan. Padahal seharusnya pemerintah sudah dapat mengantisipasi kelangkaan pangan yang sudah menjadi siklus rutin.
“Jadi seharusnya tidak harus menjelang pilpres untuk menyalurkan bansos pangan karena sudah pegang data kapan masyarakat cenderung kekurangan pasokan pangan,” kata Niko Noviantoro kepada inilah.com, Selasa (30/1/2024).
Kenaikan harga pangan saat ini seperti harga beras yang mencapai Rp18 ribu per kg di luar Jawa dan kisaran Rp15 ribu per kg di pulau Jawa terjadi karena dua faktor. Pertama karena faktor pasokan beras yang terganggu karena curah hujan berkurang yang dipicu El Nino. “Secara ekonomi, kondisi ini memicu harga pangan naik karena pasokan berkurang,” katanya menambahkan.
Faktor kedua adalah karena adanya praktif mafia pangan dengan memainkan distribusi pangan antar daerah. Bisa jadi mereka memainkan aksinya secara nasional untuk tujuan politis supaya bansos bisa digulirkan. “Ini bisa saja terjadi karena untuk menarik simpati masyarakat di tahun politik,” katanya menegaskan.
Padahal seharusnya bila bertujuan untuk menjaga daya beli maka yang menjadi perhatian adalah penyebab kondisi tersebut. Daya beli menurun bisa karena penghasilan berkurang maupun karena tidak memiliki penghasilan tetap atau bekerja di sektor informal.
“Kalau ingin bantuan pemerintah bertahan lama dan tidak instan maka ada program yang lebih terkonsep untuk meningkatkan perekonomian mereka. Jadi bukan melalui bansos pangan yang hanya dalam jangka pendek tetapi ada program yang simultan, mendukung kegiatan ekonomi mereka,” ucap Niko, yang berasal dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) ini.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bantuan langsung tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN mencapai Rp11,2 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan penyaluran bantuan ini untuk membantun kesulitan masyarakat karena mundurnya waktu panen yang dipicu musim kering dan bersamaan menjelang pilpres 2024 ini.
Dana tersebut sebagai BLT untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masing-masing sebesar Rp200 ribu per bulan. “Karena ini (Januari) sudah hampir selesai, tapi dari Kemensos untuk pengurusan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), penggunaan dana, dan appointment terhadap PT Pos,” kata Sri Mulyani di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin (29/1/2024) kemarin.
