Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) menyiapkan enam upaya dalam mengendalikan inflasi daerah. Pengendalian inflasi daerah merupakan fokus kebijakan pemerintah pusat dengan tren kenaikan harga komoditas pangan yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemprov Sumsel, Nelson Firdaus mengatakan enam upaya kognitif pemda dalam penanganan inflasi daerah yaitu, melaksanakan operasi pasar murah atau gerakan pangan murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
Kemudian, bekerja dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melaksanakan perencanaan gerakan pangan, melakukan refocusing dana biaya tak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi, memberikan bantuan transformasi dari APBD.
“Selain itu, beberapa langkah yang harus difokuskan juga dalam pengendalian inflasi yaitu melakukan gerakan tanam untuk mengatasi permasalahan terutama pada kenaikan cabai rawit, cabai merah, terutama pada daerah-daerah yang mengalami kenaikan pada komoditas cabai rawit dan cabai merah,” jelas saat membuka rapat koordinasi pengendalian inflasi 2023, di Palembang seperti mengutip antara, Rabu (8/11/2023).
Nelson mengatakan dalam pengendalian inflasi perlunya pengawasan pendistribusian bantuan kepada warga penerima manfaat agar tepat sasaran, melalui cek langsung ke lapangan, dengan cek data nama serta alamat. Harga pendistribusian bantuan, baik bantuan sosial maupun bantuan lainnya dapat tepat sasaran.
“Lalu, kampanyekan, stop boros pangan untuk menghemat pasokan pangan, budayakan untuk belanja bijak yang artinya belanja sesuai dengan kebutuhan,” kata dia.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan wilayah Sumatera Selatan mengalami inflasi secara bulanan (month to month/mtm) sebesar 0,50 persen pada periode Oktober 2023.
