Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru Provinsi Riau mengupayakan ganti untung kepada warga yang lahannya digunakan untuk pembangunan tol Pekanbaru-Dumai dan Pekanbaru-Padang sepanjang 13,5 kilometer.
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution mengatakan dari tim appraisal dan konsultan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menyebutkan memang ada yang belum disepakati oleh masyarakat yang punya tanah sehingga tim itu melakukan peninjauan ulang.
“Sepengetahuan saya, sudah ada yang dibayar (ganti rugi). Masyarakat juga ada yang masih protes soal harga bangunan dan tanaman di atas tanahnya,” kata Indra Pomi di Pekanbaru, Sabtu (21/10/2023).
Dia mengatakan Pemkot Pekanbaru mendukung penuh pembangunan pemerintah pusat untuk jalan tol di wilayah Kota Pekanbaru. Pemkot juga mendorong agar harga ganti rugi lahan yang terdampak dapat diterima masyarakat.
“Kami telah bertemu dengan utusan Kantor Staf Presiden pada Juni lalu. Ganti rugi lahan untuk tol itu harusnya sudah selesai di akhir Juli,” ujarnya.
.
Sebelumnya, Manajemen PT Hutama Karya (HK) mendatangi Pemko Pekanbaru guna melaporkan rencana pembangunan jalan tol. Jalan tol yang akan dibangun sepanjang 13,5 kilometer (km).
“PT HK menyampaikan bahwa mereka akan segera membangun jalan tol Pekanbaru-Jambi. Bagian dari pembangunan itu adalah jalan tol dari gerbang Pekanbaru-Dumai ke gerbang Pekanbaru-Bangkinang,” kata Pomi.
Ada sekitar 921 persil tanah warga yang terdampak pembangunan tol di wilayah Pekanbaru. Mereka sudah sosialisasi kepada pemilik tanah terkait nilai ganti rugi.
“Kami menyampaikan agar nilai ganti rugi itu yang bisa diterima masyarakat,” ucap Indra Pomi.
