Usai mengurangi beban utang di BUMN Karya, Kementerian BUMN mengincar dana gede dari APBN 2024 dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga Rp57 triliun. Apa konsekuensinya?
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat, usulan PMN BUMN senilai Rp57 triliun sudah termasuk PMN tambahan 2023 yang belum ditunda Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari PMN beberapa perusahaan pelat merah.
Begini ceritanya. Awalnya, Kementerian BUMN mengusulkan PMN tambahan sebesar Rp3,56 triliun untuk tahun anggaran 2023. Namun, Kemenkeu menyarankan agar anggaran segar itu dimasukkan ke dalam PMN tahun anggaran 2024.
Sehingga, total suntikan dana APBN untuk sejumlah BUMN pada tahun depan diusulkan mencapai Rp57,96 triliun dan PMN non tunai sebesar Rp673,36 miliar pada 2024.
“Karena itu kita mengusulkan waktu itu, sebenarnya PMN tahun ini tambahan Rp3,56 triliun. Tapi dari Menteri Keuangan tetap, kemarin sudah diputuskan ini menjadi masukan, justru PMN 2024, makanya kalau kita lihat angkanya PMN 2024 ini berubah, yang tadinya dari Rp33 triliun jadi Rp57 triliun,” ungkap Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta, seperti dikutip Senin (5/6/2023).
Pertama, PMN untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp10 triliun. Anggaran segar ini nantinya dialokasikan untuk program rasio elektrifikasi.
Kedua, PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp10 triliun yang digunakan untuk menyelesaikan proyek strategis di sektor infrastruktur jalan tol.
Ketiga, PMN bagi Indonesia Financial Group (IFG) atau Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan senilai Rp3 triliun. Nantinya digunakan untuk meningkatkan kapasitas penjamin KUR.
Keempat, PMN bagi PT Pelni (Persero) Rp10 triliun yang dialokasikan untuk pembelian tiga kapal perintis.
Kelima, PMN untuk PT INKA (Persero) sebesar Rp3 triliun. Nantinya, dipakai untuk memperluas produksi kereta api.
Keenam, PMN Rekayasa Industri Rp2 triliun yang digunakan untuk mendukung restrukturisasi struktur permodalan.
Ketujuh, Holding BUMN Pangan atau ID FOOD sebesar Rp1,9 triliun. Dana ini dipakai untuk penyertaan investasi dan modal kerja anak usaha.
Wahid Ma’ruf
