Staf Ahli Pantia Khusus (Pansus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Hardjuno Wiwoho, menyebut, saat ini tepat untuk menghapus pembayaran bunga obligasi rekap BLBI.Staf Ahli Pantia Khusus (Pansus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Hardjuno Wiwoho, menyebut, saat ini tepat untuk menghapus pembayaran bunga obligasi rekap BLBI.
Langkah ini, kata dia, penting demi menyelamatkan keuangan negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah kondisi ekonomi saat ini yang sedang sangat sulit.
“Sejak 20 tahun terakhir, saya turun ke jalan meneriakkan agar pemerintah menghapus pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI ini. Ini anggaran yang tidak produktif dan membebani APBN kita,” ucap Hardjuno, Jakarta, Sabtu (1/10/2022).
Menurut dia, jika uang rakyat terus dipakai untuk hal-hal yang tidak penting maka APBN berpotensi jebol dan menjadi ancaman bagi masa depan anak cucu bangsa ini. Apalagi, beban subsidi bunga obligasi rekap harus terus dibayar sampai 2043.
Maka dari itu, alangkah baiknya, dana yang sangat besar itu dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia karena akan jauh lebih bermanfaat ketimbang dikeluarkan untuk hal yang tidak penting.
Hardjuno menyakini pembayaran bunga obligasi rekap BLBI akan terus menjadi beban APBN ke depan, khususnya jika pemerintah tidak mengambil kebijakan menghapus pembayaran bunga obligasi rekap BLBI. Situasi tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi APBN di masa yang akan datang.
“Saya ingatkan pemerintah agar peduli dengan kondisi APBN kita saat ini, bahwa ada mata anggaran yang nilainya besar sekali. Ya, anggaran subsidi pembayaran bunga obligasi rekap yang setahun masih ada sekitar Rp50 triliun itu yang perlu dipersoalkan,” ucap dia
Selama 20 tahun terakhir, kata dia, rata-rata sebesar Rp60 triliun sudah dibayarkan untuk bunga rekap sehingga totalnya senilai Rp1.200 triliun yang dibayarkan untuk menguntungkan para konglomerat.
