Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan instansi yang ia pimpin tetap selalu netral dalam gelaran Pemilu 2024. Sekalipun nantinya ada kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan berkampanye atau tidak.
Agus menyampaikan TNI berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang TNI yang jelas mengatur TNI tidak punya hak pilih, netral, dan tidak berpihak selama pemilihan umum.
“Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 dikatakan bahwa kalau kami berpolitik praktis akan kena tindakan pidana ataupun teguran dari satuannya. Kita ikuti saja koridor seperti itu,” kata dia saat jumpa pers di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Agus melanjutkan selama tahapan pemilu seluruh elemen masyarakat termasuk penyelenggara pemilu, bahkan TNI sendiri aktif mengawasi para prajurit. “Dari masing-masing kelompok mengawasi sehingga tidak ada kecurigaan saat pencoblosan,” katanya.
Sebelumnya, Jokowi saat hadiri kegiatan serah terima unit pesawat Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024), menyampaikan bahwa presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.
Presiden Jokowi saat itu menjawab pertanyaan wartawan mengenai aturan teknis menteri yang berkampanye selama pemilu. Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024.
Ucapan yang dilontarkan di lokasi militer dengan didampingi sejumlah petinggi TNI itu memunculkan kekhawatiran masyarakat akan adanya keterlibatan TNI dalam mendukung salah satu pasangan calon (paslon).
