Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara, Nawawi Pomolango meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK memeriksa Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Hal ini ia sampaikan dalam merespons tudingan dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik Alexander Marwata yang diduga meminta proyek program bantuan pupuk kepada mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono untuk daerah Klaten.
“Mungkin memang bijaknya Dewas lakukan klarifikasi terlebih dahulu pada yang bersangkutan (Alex)” kata Nawawi melalui keterangannya, Minggu (21/2/2024).
Nawawi pun menasehati Dewas KPK untuk mengusut dugaan pelanggaran etik yang menyeret nama rekannya Alexander Marwata dan Nurul Ghufron secara tuntas terlebih dahulu. Menurutnya, bukti belum terang, belum boleh diberikan kepada publik.
“Barulah membuat pernyataan-pernyataan. Fokuslah memeriksa dan bersidang etik-etik daripada mengumbar hal-hal yang baru diperoleh secara sepihak,” tutur dia.
Nawawi khawatir pernyataan Dewas KPK tersebut membuat kepercayaan publik kepada lembaga antirasuah semakin memburuk. “Tentu saja semakin berimbas pada lembaga dalam situasi seperti sekarang ini,” ucapnya.
Diketahui, tudingan tersebut dibeberkan oleh Anggota Dewas KPK Harjono, ia mengatakan mengantongi bukti percakapan tersebut dari ponsel Kasdi.
“Pernah (membahas proyek pengadaan pupuk di Klaten), tapi tidak terlaksana. Karena dia (Kasdi) kan punya program (pupuk) di Kementerian pertanian. Terus (Alex meminta) “tolong deh Klaten itu dikasih untuk program itu”,” ujar Anggota Dewas KPK, Harjono di Gedung ACLC C1 KPK, Jakarta Selatan, dikutip Jumat (19/1/2024).
Dari HP Kasdi, Dewas KPK juga mengantongi bukti percakapan dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Dimana, Ghufron meminta keponakannya yang bekerja di kantor pusat Kementerian Pertanian, di Jakarta agar dipindahkan ke Kantor Malang, Jawa Timur. “Ada (bukti percakapan di handphone Kasdi), sudah (dikantongi bukti tersebut oleh Dewas KPK). Tidak ada (aliran uang),” ucapnya.
