Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menyatakan dukungannya terhadap rencana Kementerian Agama yang akan membuka kesempatan bagi semua agama untuk melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Langkah ini dianggap sebagai upaya integrasi pencatatan pernikahan yang lebih inklusif.
Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak, KH Ahmad Hudori, menegaskan bahwa perluasan layanan KUA untuk semua agama tidak menimbulkan masalah, selama tujuannya untuk memperbaiki sistem pencatatan pernikahan.
“Saya kira tak ada masalah pelayanan KUA itu sepanjang tujuan untuk mengintegrasikan pencatatan pernikahan,” ujar Hudori seperti dikutip Antara, Selasa (27/2/2024).
Selama ini, KUA hanya bertanggung jawab untuk menghadiri, mencatat, dan membuat dokumen pernikahan bagi umat Islam, sementara pernikahan nonmuslim ditangani oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. Namun, dengan rencana baru ini, KUA diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan pernikahan untuk semua agama di Indonesia.
Rencana Kementerian Agama tersebut mendapat sambutan positif karena dianggap dapat memudahkan proses pencatatan pernikahan dan perceraian, serta mengintegrasikan data pernikahan secara lebih efisien.
“Kami menilai menikah semua agama dilayani di KUA itu sah-sah saja agar terintegrasi pencatatan pernikahan,” kata Hudori menambahkan.
Menurut Hudori, untuk mewujudkan layanan ini, kemungkinan diperlukan penambahan petugas dari nonmuslim di KUA. Ini untuk memastikan bahwa pernikahan nonmuslim dapat dilayani dengan baik dan sesuai dengan prosedur masing-masing agama.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebelumnya menyatakan bahwa pengembangan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan semua agama akan membuat data-data pernikahan dan perceraian bisa lebih terintegrasi dengan baik.
“Sekarang ini jika kita melihat saudara-saudari kita yang nonmuslim, mereka ini mencatat pernikahannya di pencatatan sipil. Padahal, itu seharusnya menjadi urusan Kementerian Agama,” jelas Gus Men sapaannya.
