Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah beserta aparat penegak hukum (APH) menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) di Papua.
Demikian ia sampaikan saat pidato sidang tahunan MPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023), dalam rangka menanggapi keadaan Indonesia yang saat ini tengah menghadapi berbagai masalah dan ancaman keamanan.
“Kita juga menyadari bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman keamanan non-tradisional, seperti terorisme, perubahan iklim dan perang siber,” kata Bamsoet.
Bamsoet juga meyoroti konflik internal yang terjadi di dalam negeri. Ia menyebut bahwa saat ini Indonesia masih hadapi permasalahan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang ada di Papua.
Menurutnya, dibutuhkan penyelesaian secara komprehensif. Artinya, mampu mencakup seluruh elemen, termasuk keamanan yang terukur dan tegas dalam menindak kelompok tersebut. “Namun juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan,” ungkapnya.
Untuk itu, ia menyarankan sistem pertahanan di Indonesia harus ditata ulang. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah menghadapi kebutuhan perkembangan zaman yang semakin berkembang.
Upaya ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital yang memberikan perkembangan konflik serta persaingan. Termasuk perubahan dalam dinamika geopolitik.
“Antara lain teknologi komunikasi dan konvergensi, internet dan digitalisasi, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan implementasi Internet of Things (IoT),” jelas Bamsoet.
Akibatnya, tambah Bamsoet, hal ini mendorong pula perkembangan perang siber atau cyber war-fare yang mampu memberikan keunggulan dalam taktiks di medan pertempuran.
“Untuk itu, selain urgensi proses transformasi Pertahanan Indonesia yang bersifat komprehensif, juga perlu diantisipasi berbagai dinamika geopolitik dan lompatan teknologi yang sangat signifikan,” ujar Bamsoet.
Vonita Betalia
