Kementerian Sosial (Kemensos) berhasil membongkar praktek curang 10.249 orang pejabat perusahaan ternyata sebagai penerima bantuan sosial. Aksi curang ini terbongkar setelah berkolaborasi dengan Kemenkum dan HAM.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, para penerima bansos tersebut di antaranya menempati jabatan direksi atau pejabat tertentu di sejumlah perusahaan. Data tersebut diperoleh dari sistem di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Padahal kalau dicek (pada database), orangnya miskin, ada yang cleaning service, ada yang buruh. Mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan itu (pada sistem AHU). Tetapi realitanya mereka miskin,” ujar Risma seperti dikutip dari keterangan resmi Kemensos, Jumat (16/6/2023).
Apa tindakan Risma? Kemensos tentu saja langsung membekukan data penerima bansos tersebut. Termasuk, mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pembekuan data merupakan tindak lanjut temuan BPK setelah melakukan pemadanan data KPM pada by name by address (BNBA) data salur bansos sembako/BPNT dengan data pada sistem di Ditjen AHU Kemenkumham.
“Keputusan kita, harus kita berikan shock therapy. Kita akan cut dulu. Kalau mereka nanti komplain, menyatakan dirinya miskin, silakan (komplain) ke kami, nanti kita akan evaluasi,” imbuhnya.
Gebrakan lain, Risma bahkan telah menemui Menkumham, Yasonna H Laoly untuk membicarakan persoalan tersebut agar dilakukan pengecekan data lagi.
“Saya minta semua pihak yang memberikan data KPM agar dilakukan pengecekan secara detail dan teliti sebelum dimasukkan ke sistem AHU,” katanya.
Pemerintah daerah (pemda) memainkan peran kunci dalam perbaikan DTKS agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menetapkan peran pemda dalam melaksanakan pemutakhiran data kemiskinan.
“Sesuai UU No. 13/2011, prosesnya dimulai dari musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, lalu secara berjenjang naik ke atas,” paparnya.
