Market

Menkeu Arahkan Belanja Pemerintah bagi Pemerataan Ekonomi Daerah

Realisasi belanja negara dalam APBN 2023 per 30 April 2023, sebesar Rp765,8 triliun atau 25% dari pagu. Sepertiganya untuk transfer ke daerah untuk perbaikan layanan publik dan pemerataan ekonomi daerah yang berkeadilan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan untuk belanja negara telah dibelanjakan Rp765,8 triliun. Ini artinya 25% dari total belanja tahun ini sudah terealisir. “Ini naik dua persen dibandingkan tahun lalu,” ungkap Menkeu seperti mengutip laman resmi kementerian tersebut.

Komponen Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp522,7 triliun atau 23,3% dari pagu. Realisasi ini ditopang oleh belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp257,7 triliun dan belanja non-KL sebesar Rp265 triliun.

Belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran BOS, PIP, penyaluran PKH dan Kartu Sembako, penyaluran bantuan iuran bagi peserta PBI, bantuan bencana, pembangunan bendungan, pembangunan jaringan irigasi, pengadaan peralatan/mesin, pemeliharaan jalan, dan pembayaran THR ASN. Sementara belanja non-KL utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluran subsidi.

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah sebesar Rp243,1 triliun atau 29,8 persen dari pagu. Capaian ini lebih tinggi 0,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp242,4 triliun diikuti oleh tata kelola yang lebih baik dan adanya kenaikan pagu dana bagi hasil khususnya jenis CHT, minerba, dan migas.

Back to top button